Network
JURNAL SOREANG - Ditengah isu tentang kecurangan dalam sistem PPDB, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) telah mengeluarkan imbauan yang kuat kepada pemerintah daerah (pemda) untuk fokus pada pembangunan dan perluasan sekolah negeri. Langkah tersebut dinilai cocok untuk mengatasi permasalahan krisis kebutuhan pendidikan.
Sekretaris Jenderal FSGI, Heru Purnomo menjelaskan bahwa akar masalah dari krisis PPDB sebenarnya bukan terletak pada adanya kecurangan, tetapi pada kekurangan sekolah negeri di berbagai kelurahan dan kecamatan.
“Akar masalah sebenarnya bukan karena ada kecurangan atau tidak, namun apakah pemda sudah membangun sekolah negeri baru di kelurahan atau kecamatan yang tidak memiliki sekolah negeri,” kata Heru Purnomo.
Baca Juga: Jokowi Tak Terima Dipanggil 'Pak Lurah' dan Dijadikan Tameng: Saya Ini Presiden, Bukan...
Lebih lanjut, ia menggarisbawahi bahwa kondisi ini terutama terjadi pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Kejuruan (SMK), di mana banyak siswa belum mendapatkan tempat.
Heru menyarankan agar pemda melakukan pemetaan wilayah dan fokus pada pembangunan SMP dan SMA/SMK Negeri di kecamatan yang masih belum memiliki sekolah negeri.
Ia juga mengajak pemda untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam merencanakan anggaran pembangunan dan kebutuhan pengajar.
Selain itu, Retno Listyarti selaku Ketua Dewan Pakar FSGI menyoroti fakta bahwa penambahan sekolah negeri baru terjadi ketika sistem zonasi PPDB diterapkan pada tahun 2017.
