Network
JURNAL SOREANG-Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
Inmendagri yang ditandatangani 5 Juli 2021 dan mulai berlaku pada 6 Juli 2021 tersebut menjadi acuan dan payung hukum dalam pelaksanaan PPKM Mikro di luar Pulau Jawa dan Bali.
Plh. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Suhajar Diantoro mengatakan, Inmendagri 17 memuat aturan pengetatan PPKM Mikro yang mirip dengan PPKM Darurat.
Baca Juga: Pesan Berantai Form Pendaftaran Bansos PPKM Rp300 Ribu, Kemensos Pastikan Itu Hoaks
Akan tetapi, tambah Suhajar, pengetatan tersebut hanya berlaku bagi daerah yang levelnya memenuhi prasyarat diberlakukannya pembatasan secara lebih ketat.
"Dalam Inmendagri 17, selain kita tetap meneruskan PPKM mikro di seluruh Indonesia, kita kecualikan untuk 43 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali untuk diperketat yang mirip pengetatannya dengan yang 122 kabupaten/kota di Jawa dan Bali," ungkap Suhajar, dikutip dari kemendagri.go.id yang diunggah pada Kamis, 8 Juli 2021.
Dalam perpanjangan PPKM Mikro, Suhajar memaparkan, 43 daerah di luar Jawa dan Bali diterapkan pengetatan sebagaimana aturan dalam PPKM Darurat dikarenakan adanya lonjakan kasus penularan Covid-19 di wilayah tersebut.
Baca Juga: PPKM Darurat, Tim Gugus Tugas Cicalengka, Kabupaten Bandung Amankan Pelanggar Prokes
Ada pun daftar 43 kabupaten/kota tersebut adalah sebagai berikut:
