Network
JURNAL SOREANG - Kinerja Direksi Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja (BPR-KR) mendapat sorotan DPRD terkait kredit macet.
Menanggapi hal tersebut, Dadang Risdal Aziz Direktur Jamparing Institut pemerhati kebijakan pemerintah mengatakan, DPRD harus berani memberikan (Panitia Khusus) untuk melakukan evaluasi.
"Betul, DPRD harus tegas dan berani membentuk pansus agar terang benderang dan tidak menimbulkan kegaduhan," kata Dadang Risdal kepada Jurnal Soreang, Sabtu 27 April 2024.
Baca Juga: Simak! Resep Bistik Jadul ala Chef Devina Hermawan
Risdal sapaan akrab Direktur Jamparing Institut menjelaskan, karena kinerja BPR-KR dinilai under performance tentu akan menimbulkan preseden kurang baik dari masyarakat khususnya nasabah.
Oleh karena itu, lebih baik membetuk pansus daripada kedua pihak perang statement di media. Sebab, BPR adalah lembaga keuangan yang harus menjaga betul sebuah trust atau kepercayaan dari publik.
“Ya, dalam prinsip usaha perbankan stabilitas dan trust itu merupakan modal utama. Kalau terjadi gonjang ganjing bukan tidak mungkin BPR akan ditinggalkan oleh nasabah sebagai konsumennya," jelasnya.
Untuk menghindari hal tersebut, pemerintah ataupun DPRD harus berani membentuk pansus dan hasilnya dipublikasikan sehingga terbuka dan tidak ada preseden kurang baik.
Baca Juga: RAMALAN CINTA ZODIAK 27 April 2024! Virgo, Cancer, dan Leo Buat Perbedaan Dalam Hubungan
Meski begitu, kata Risdal, beberapa lalu kondisi BPR Kerta Raharja menjadi sorotan karena beberapa permasalahan yang terjadi.
