Network
Lembaga tersebut harus mampu membuat kebijakan pangan yang terintegrasi antara regulator dan operator pangan, sehingga tidak hanya berdasar kepentingan sektoral masing-masing K/L.
Legislator Senayan ini menjelaskan selama ini K/L yang ikut mengurus bidang pangan nasional meliputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian Koordinaator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan perikanan, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, dan kementerian BUMN.
"Belum lagi denganHolding BUMN cluster Pangan seperti Perum Bulog, Berdikari, pertani, Sang Hyang Seri, dan lain-lain. Kita semua tentu berharap dengan pembentukan Badan Pangan Nasional melalui Perpres 66/2021 ini, kewenangan terkait pangan yang melekat pada beberapa K/L tersebut dapat dialihkan sepenuhnya kepada BPN yang posisinya langsung berada di bawah Presiden," urai Johan.
Wakil rakyat dari dapil NTB ini berharap badan pangan yang baru terbentuk ini dapat menjawab berbagai persoalan pangan di tanah air.
"Karena selama ini masing-masing regulator / kementerian mempunyai tujuan yang berbeda dan saling tidak terintegrasi. Untuk beberapa komoditas pangan waktunya seringkali tidak terencana dan dalam hal penugasan kepada Bulog untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga namun tata niaga masih bebas dan harapan masyarakat terhadap peran pemerintah sangat tinggi atas stabilisasi harga produsen dan konsumen," tutur Johan.
Baca Juga: Impor Pangan Masih Marak Meski Sudah Ada Food Estate, DPR: Pemerintah Harus Evaluasi Food Estate
Dia menjelaskan selama ini kita temui begitu banyak kendala pelaksanaan kebijakan pangan, di antaranya penugasan belum terintegrasi antar K/L sehingga penugasan penyerapan tidak didukung dengan penugasan penyaluran.
"Sehingga stok berlebih dan belum lengkapnya kebijakan pangan terutama yang mengatur tentang tata niaga pangan dan pembatasan/pengetatan impor pangan serta kebijakan penyaluran pangan dan kebijakan disposal stock," katanya.***
