Network
Kalau Haji Mujamalah (Haji Furoda) pemerintah tidak menetapkan standar pelayanannya, hanya diatur bahwa keberangkatan Haji Mujamalah wajib melalui PIHK sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dalamPasal 18,” kataNur Arifin.
“PIHK yang memberangkatkan Haji Mujamalah wajib melaporkan kepada Kementerian Agama karena pemerintah membutuhkan data jemaah tersebut untuk perlindungan WNI di luar negeri,” lanjutnya.
Baca Juga: Kuliti Bandar Judi Slot Online, YouTuber Ini Tak Gentar Hadapi Ancaman: Menang Miliaran Itu Palsu!
Selanjutnya, Nur Arifin juga mengaku bahwa dirinya beberapa kali menerima pesan melalui media sosial maupun WhatsApp tentang adanya penawaran Haji Mujamalah dengan berbagai jenis visa.
“Kemungkinan keberangkatan Haji Mujamalah tahun ini meningkat karena telah dua tahun tidak ada keberangkatan Haji dari Indonesia. Terlebih kuota Haji tahun ini juga berkurang,” katanya.
Nur Arifin menegaskan pihaknya akan bekerja sesuai dengan regulasi, ia memastikan tidak akan segan-segan memberikan sanksi bagi piahk yang berani memberangkatkan calon jemaah Haji Furoda di luar aturan.
Baca Juga: Robot Trading ATG Dipolisikan, 142 Korban Diiming-Imingi Investasi hingga Alami Kerugian Rp17 Miliar
“Kementerian Agama akan menegakkan aturan sesuai Undang-Undang. Kalau ada PPIU yang belum berizin PIHK memberangkatkan jemaah haji mujamalah tentu kami akan berikan sanksi tegas,” kataya.
Namun hingga saat ini, sejumlah calon jemaah Haji Furoda belum mendapatkan visa Mujamalah.
Sedangkan Bandara Jeddah, Arab Saudi akan segera tutup untuk penerimaan para calon jemaah Haji di seluruh dunia.
