JURNAL SOREANG - Seorang pekerja laki-laki yang sudah berstatus sebagai suami atau ayah terkadang harus menemui situasi untuk izin bekerja karena mengurus keperluan keluarganya.
Keperluan tersebut seperti misalnya: menikah, menikahkan, mengkhitan anak, membaptis anak, mendampingi istri melahirkan atau merawat saat keguguran, ketika istri, orang tua, atau anggota keluarga yang tinggal satu rumah dengannya meninggal dunia.
Ada dasar hukum yang harus dipatuhi oleh perusahaan apabila pekerja laki-laki tersebut terpaksa tidak hadir bekerja, yaitu Pasal 93 ayat (2) Huruf C dan ayat (4) Undang-undang Ketenagakerjaan.
Dasar hukum tersebut mengatur pembayaran upah yang tetap harus dibayarkan selama 2 hari.
Pemotongan gaji ketika pekerja mengalami situasi sebagaimana telah disebutkan tidak dibenarkan. Pembayaran upah meskipun pekerja tidak masuk kerja bersifat wajib.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan mengatur sanki bagi perusahaan yang melanggar ketentuan.
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 186 ayat (1) UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja:
Perusahaan yang tidak membayar upah pekerja yang tidak masuk karena mendampingi istrinya yang melahirkan dapat dikenai sanksi pidana dan/atau denda.
Baca Juga: Cara Mudah Membuat Ayam Goreng Lezat Ala McD, Catat Bahan-bahannya
Pidana penjara minimal 1 bulan sampai 4 tahun maksimal, atau sanksi dijatuhi denda sebesar Rp 10.000.000 sampai Rp400.000.000.-
Kemenaker selalu menghimbau kepada para pekerja untuk memeriksa dengan teliti perjanjian kerja sebelum ditandatangani, untuk mengantisipasi tidak dilaksanakannya peraturan sesuai Undang-Undang oleh perusahaan. ***
Ikuti terus dan share informasi Anda di media sosial Google News Jurnal Soreang, FB Page Jurnal Soreang, YouTube Jurnal Soreang, Instagram @jurnal.soreang, dan TikTok @jurnalsoreang