Network
JURNAL SOREANG - Bencana longsor dan banjir yang terjadi akhir-akhir ini didua wilayah yakni di Cimanggung Kabupaten Sumedang dan Rancaekek Kabupaten Bandung, diduga kuat dikarenakan alih fungsi lahan.
Pemerhati lingkungan Bandung Raya, Apih Jaja Dipraja mengatakan akibat bencana yang terjadi, dimana lahan yang ada dijadikan alih lahan fungsi, diantaranya digunakan untuk perumahan dan bangunan laiinya.
"Akibat alih fungsi tersebut, serapan air menjadi berkurang dan ekosistem mengalami kerusakan salah satu contohnya menyebabkan tampung air semakin berkurang dan kondisi ini mengakibatkan banjir," jelas Apih sapaan akrabnya kepada Jurnal Soreang saat dihubungi, Sabtu 16 Januari 2021.
Baca Juga: Bencana Longsor dan Banjir Akibat Alih Fungsi lahan, Yayat Sudayat: BPBD Harus Cepat Tanggap
Kata Apih, akibat kondisi saat ini yang terjadi, pihak terkait yakni pemberi dan penerima izin harus bertanggung jawab. Pihaknya meminta kepada dinas terkait baik pemkab sumedang dan Kabupaten Bandung, untuk tidak gampang memberikan izin kepada pengembang yang dalam hak ini developer.
"Pemberian izin harus diperketat, jangan sampai pemerintah gampang mengeluarkan izin. Dampaknya sepeti ini, bdbvana longsor dan banjir terus terjadi dan warga yang jadi korbannya," tuturnya.
Akibat rusaknya drainase diwilayah timur, khususnya di Rancaekek, kabupaten Bandung, akibatnya kawasan ini sering dilanda banjir.
Baca Juga: Kunjungi Lokasi, Mensos Risma Keluar Gedung Akibat Gempa Susulan Goncang Sulbar
"Rancaekek merupakan kawasan area cekungan bandung. Sehingga genangan air tidak mudah mengalir," ucapnya.
Selain akibat infra struktur kurang optimal, mengakibatkan wilayah Rancaekek dan sekitarnya merupakan kawasan cekungan bandung dan kondisinya kerap banjir.
Apih menambahkan, fungsi DPRD yang dalam hal ini sebagai mitra dan juga harus terdepan dalam mengkritisi kebijakan pemerintah. Salah satu contohnya adalah perihal perizinan.
Baca Juga: HATI-HATI, BPA Ternyata Berbahaya, Bagi Anak, Ini Cara Memastikan Botol Susu dan Galon Air Bebas BPA
"DPRD harus ketat mengawasi kinerja pemerintah dalam hal memberikan kebijakan khususnya pada lingkungan,"tegasnya.
Untuk dikabupaten Bandung kata Apih, ada beberapa wilayah yang dijadikan alih fungsi lahan sawah. Saat ini aluh fungsi laham banyak digunakan untuk perumahan.
"DPRD harus segera manggil djnas terkait dan menyetop alih fungsi lahan tersebut. DPRD juga harus kritis dan tegas dalam menyikapi persoalan yg terjadi dilapangan,"harapnya.
Baca Juga: PKS Tempatkan 31 Kader Sebagai Pemenang Pilkada Serentak, Sumatera Barat Tetap Dikuasai
Terkait penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait izin alih fungsi lahan, pihaknya sangat mendukung langkah tersebut dan meminta kepada kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut.
"Tindak tegas oknum pemberi dan penerima izin. Berikan hukuman yang setimpal atas apa yang dilakukannya," pungkasna. ***
