Network
JURNAL SOREANG- Setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan (LKP) ditinggal Sisi Pudjiastuti ternyata banyak masalah menimpa.
Mulai dari Eddy Prabowo yang terangkut kasus suap sampai kinerja yang rendah. Untuk itu, Fraksi PKS DPR banyak memberikan catatan atas kinerja KKP ini.
"Komisi IV DPR baru-baru ini melakukan rapat kerja membahas evaluasi laporan keuangan Kemanterian Kelautan Dan Perikanan (KKP) tahun anggaran 2020, evaluasi kegiatan KKP tahun 2021 dan usulan kegiatan tahun anggaran 2022. Rapat kerja tersebut dihadiri oleh seluruh anggoata DPR RI komisi I secara daring dan luring," kata anggota Komisi IB DPR dari Fraksi PKS, drh. Slamet dalam pernyataannya, Selasa 24 Agustus 2021.
Ketua kelompok komisi (Kapoksi) IV dari Fraksi PKS ini memberikan 3 catatan krusial terkait ketiga agenda rapat tersebut.
Pertama, ia mengaku prihatin terkait penurunan opini Badan Periksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terkait laporan keuangan KKP tahun anggaran 2020 mengingat tahun 2019 BPK memberikan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Penurunan penilaian opini BPK ini menunjukkan ada yang salah dari pelaporan keuangan KKP yang harus betul-betul diselesaikan oleh menteri KKP,” ujar Slamet.
Baca Juga: DPR Geram Anggaran Sektor Pangan Dipotong Lagi, Anggaran KKP dan Kementan Kena Sunat
Kedua, dia menyoroti presentasi Menteri KKP yang tidak menampilkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target realisasi atau pencapaian.
