Network
JURNAL SOREANG - Sejak awal Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada awal Juli 2021 lalu, banyak dampak negatif yang dirasakan masyarakat.
Maksud pemerintah ingin mengurangi penyebaran Covid-19, banyak masyarakat yang justru kesulitan mencari nafkah karena tercekik PPKM.
Alhasil, masyarakat tidak bisa bekerja dan mencari penghasilan untuk hidup sehari-hari. Utamanya para pelaku usaha.
Baca Juga: Protes PPKM, Polisi Lakukan Tes Urine Kepada Dinar Candy, Hasilnya Mengejutkan
Di Jawa Barat (Jabar), banyak pelaku usaha yanh tidak mampu bertahan menanti pemerintah mengakhiri PPKM yang sudah beberapa kali diperpanjang.
Perpanjangan PPKM yang terus-menerus akan berdampak negatif untuk para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.
Bahkan, bukan tidak mungkin akan semakin banyak UMKM yang bangkrut hingga meningkatkan angka pengangguran.
Hak tersebut juga disampaikan oleh Wakil Ketua Kadin Kota Bandung Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Kemitraan Bambang Tris Bintoro.
Baca Juga: Lantaran Pakai Bikini, Dinar Candy Diciduk Polisi Akibat Aksi Protesnya Terhadap Perpanjangan PPKM
”Penurunan omzet usaha mikro, kecil, dan menengah cukup besar. Pelaku usaha kuliner juga menjerit karena selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) itu kunjungan mereka anjlok akibat jam operasional yang dibatasi dan aturan hanya bisa take away,” tuturnya, Selasa 3 Agustus 2021.
Hal senada jug diungkapkan oleh Ketua Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) Jawa Barat (Jabar) Iwan Gunawan mengatakan, banyak UMKM yang omzetnya turun drastis selama penerapan PPKM.
Jika benar perekonomian masyarakat baru akan kembali normal pada September 2021 mendatang, bagaimana nasib UMKM?
”Usaha menengah saja sudah teriak, apalagi usaha mikro dan kecil. Usaha mikro kecil kan umumnya usaha yang hasil hari ini digunakan untuk kebutuhan hidup hari ini,” tuturnya Iwan Gunawan.
Omzet yang menurut tidak akan memengaruhi pengeluaran yang harus dikeluarkan para pelaku usaha.
Hal tersebut tentu akan berdampak fatal, bahkan tidak mungkin akan menyebabkan kebangkrutan.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Herman Muchtar juga mengatakan, saat ini para pengusaha sudah dibuat kewalahan dengan perpanjangan PPKM.
Ia tak yakin para pengusaha akan mampu bertahan menanti hingga bulan September mendatang. Apalagi sampai saat ini, belum ada kebijakan dari pemerintah yang bisa membantu meringankan beban para pengusaha.
Baca Juga: Youtuber Doni Salmanan Bagikan 3000 Paket Bansos PPKM, Kang Emil: Contoh Generasi Muda Bela Negara
“Perusahaan Listrik Negara tidak bisa terlambat bayar, restrukturisasi perbankan tidak ada kejelasan. Pengusaha ketar-ketir semua menanti Maret. Kami meminta kebijakan pemerintah agar bunga bank ditahan dulu,” ujarnya.
Lebih lanjut Herman mempertanyakan komitmen vaksinasi dari pemerintah, karena hingga saat ini tingkat vaksinasi di Jabar masih jauh dari target.
Dikhawatirkan, lambatnya vaksinasi akan meningkatkan kasus Covid-19 pada bulan mendatang, dan bukan tidak mungkin PPKM akan diperpanjang lagi, lagi, dan lagi.
“Kami sependapat dengan Menko Luhut tapi pemerintah pusat harus konsekuen untuk pasokan vaksin ini. Kita tidak bisa bicara pemulihan ekonomi tanpa mencapai target vaksinasi,” katanya.
Baca Juga: Persyaratan Naik Kereta Api di Masa PPKM Level 4, Sertifikat Vaksinasi dan swab antigen atau PCR
Disclaimer: artikel ini mengutip berita dari pikiran-rakyat.com yang berjudul "Kritis, Daya Tahan Usaha Ambruk".***
