Network
Ijang menambahkan, IKIP 2021 mengukur tiga aspek penting secara bersamaan, yakni, mengukur kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP (obligation to tell), mengukur persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun haknya atas informasi (right to know), dan kepatuhan Badan Publik terhadap putusan sengketa informasi publik untuk menjamin hak masyarakat atas informasi (access to information).
"Sebelumnya, Komisi Informasi Pusat pun memberikan penilaian terhadap kepatuhan Badan Publik, termasuk Badan Publik Provinsi dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik melalui monitoring dan evaluasi (Monev)," katanya.
Baca Juga: Komisi Informasi Jabar Sidangkan Tiga Sengketa Informasi, Ini Rincian Kasus dan Hasilnya
Pada hasil Monev tiga tahun terakhir, Pemerintah Jawa Barat selalu masuk kategori Badan Publik Informatif dengan peringkat selalu lima besar: tahun 2018 peringkat ke-4, tahun 2019 peringkat ke-2, dan tahun 2020 peringkat ke-3.
Ijang Faisal, menanggapi pengumuman tersebut menyambut baik dan bersyukur atas pencapaian IKIP 2021 bagi Jawa Barat tersebut.
"Karena survei IKIP yang dilakukan di Jawa Barat jauh lebih objektif dibanding dengan yang dilaksanakan di Provinsi lain," ujarnya.
Survei IKIP di 33 provinsi lain hanya melibatkan 9 informan ahli sedangkan Jawa Barat melibatkan 15 Informan ahli.
"Ini kami lakukan untuk memberikan penguatan tambahan dan untuk lebih memberikan bobot objektivitas yang lebih tinggi dengan menambah jumlah responden ahli menjadi 15 orang," ujarnya.
Hal ini mengingat demografi Jawa Barat yang lebih banyak sehingga semua unsur masyarakat mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi menilai dan mengevaluasi implementasi keterbukaan informasi public di Jawa Barat.
