Network
"Hasilnya, Provinsi Jawa Barat pada skor total 82,93 atau kategori BAIK dengan rincian indikator fisik politik 82,64, ekonomi 82,51, dan hukum 81,91. Namun karena nilai itu ternyata hanya 70%, sedangkan 30%-nya informan ahli nasional, sehingga skor Provinsi Jawa Barat turun menjadi 78,56," katanya.
Baca Juga: Dorong Keterbukaan Informasi, Anggota DPR Ini Terima Penghargaan Achievement Motivation Person 2020
Dengan rincian skor indikator fisik politik 78,16, ekonomi 77,15, dan ekonomi 81,81. Berarti penilaian informan ahli nasional yang belum baik.
"Memang, baik bagi Komisi Informasi Pusat maupun Komisi Informasi Daerah penyelenggaraan IKIP baru pertama kali dilaksankan tahun ini. Oleh karena itu, wajar jika mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, terutama terkait metode yang digunakan. Oleh karena itu, banyak pihak berharap ke depan bisa lebih baik lagi dan memuaskan semua pihak," pungkas Ijang. ***
