Network
JURNAL SOREANG- Kemendikbud pada tahun ini kembali meraih anugerah Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2020 dengan kategori “Menuju Informatif” dari Komisi Informasi Pusat (KI Pusat). Penganugerahan itu diterima secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting, dihadapan Wapres RI, KH. Ma’ruf Amin. Sepanjang 2020 sebanyak 348 badan publik (BP) dimonitoring oleh KI Pusat.
Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikbud selaku Koordinator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemendikbud, Evy Mulyani mengungkapkan, meskipun di tengah pandemi Covid-19, Kemendikbud tetap berupaya memberikan layanan informasi publik yang terbaik bagi publik khususnya informasi di bidang pendidikan dan kebudayaan dengan berbagai kanal secara daring.
“Payung hukum layanan informasi publik di Kemendikbud baru saja ditetapkan beberapa waktu lalu karena kembalinya urusan pendidikan tinggi ke Kemendikbud. Permendikbud 41 Tahun 2020 menjadi landasan Kemendikbud dalam berinovasi dan berkolaborasi secara maksimal dalam pelayanan dan pendokumentasian informasi publik bagi PPID di seluruh satuan kerja di Kemendikbud. Mudah-mudah tahun depan kita bisa meraih predikat Informatif,” jelas Evy dalam pernyataannya, Jumat, 27 November 2020.
Baca Juga: Dorong Keterbukaan Informasi, Anggota DPR Ini Terima Penghargaan Achievement Motivation Person 2020
Pada kesempatan itu, Wapres KH. Ma’ruf Amin mengatakan, keterbukaan informasi publik pada dasarnya menjadi hal strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), bersih, dan bebas korupsi.
"Elemen pentingnya adalah keterbukaan informasi dan penyelenggaraan layanan publik secara transparan, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Keterbukaan informasi publik juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik," kata Kiai Ma'ruf.
Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat semakin aktif terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik hingga evaluasi.
Baca Juga: Kementerian Kelautan Dan Perikanan (KKP) Edarkan Surat Penghentian Ekspor Benih Lobster
"Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, maka literasi dan pengetahuan masyarakat juga semakin tinggi substansinya," ujar Wapres RI Ma’ruf Amin.
