Network
"Lalu pencocokan wajah menggunakan face recognition, memotret rumah KPM dan dilakukan geo tagg. Namun kenyataan di lapangan, PT Pos menyalurkan bantuan tersebut di balai desa atau gedung milik desa," sambungnya.
Dari runtutan temuan dan keluhan KPM, Risdal menegaskan, perlu adanya evaluasi yang komfrehensif dari Kemensos dan APH harus turun tangan untuk menindaklanjuti adanya indikasi pelanggaran hukum.
"Ada evaluasi secara maksimal, agar penyaluran seterusnya berjalan dengan tertib dan aman. Kalau ada indikasi melanggar hukum, APH harus turun tangan," pungkasnya.***
