Network
JURNAL SOREANG - Penyaluran Bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang diubah menjadi tunai dan disalurkan PT Pos Indonesia tahap pertama selesai hari ini.
Selama pelaksanaan penyaluran bansos tersebut, banyak problem dan pertanyaan dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) salah satunya terkait sistem pembelanjaan pangan.
Sebagian besar KPM di setiap desa di Kabupaten Bandung, merasa ada dugaan intervensi agar berbelanja kepada e warung atau supplier yang sudah ditentukan.
Menanggapi hal tersebut, Dadang Risdal Aziz Ketua Jamparing Institut lembaga pemerhati kebijakan pemerintah meminta Aparat penegak hukum (APH) turun tangan.
"Para APH harus melakukan pengecekan apa yang sebenarnya terjadi, jangan sampai program baik disalahgunakan oleh segelintir oknum," kata Dadang Risdal Aziz kepada Jurnal Soreang, Senin 28 Februari 2022.
Risdal sapaan akrab ketua Jamparing Institut mengatakan, dari hasil pelaksanaan penyaluran BPNT tunai, pihaknya banyak menerima keluhan dari KPM.
"Ada beberapa KPM yang menghubungi saya baik melalui inbox Facebook, DM Instagram dan melalui WhatsApp. Mereka mengeluh tentang sistem pembelanjaan setelah menerima bantuan yang disalurkan PT Pos," kata Risdal.
Sementara, kata Risdal, melalui brosur yang tersebar Kemensos menegaskan, pembelanjaan pangan oleh KPM bisa dilakukan di warung mana saja.
