Kok Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Sangat Kecil? DPR: Hanya 1 Persen dari APBN

Indonesian termasuk paling lemah dalam pemberian bantuan sarpras (sarana prasarana) kepada nelayan dibanding negara ASEAN lainnya.

"Kami  meminta Menteri Kelautan dan Perikanan agar memberikan skala prioritas dalam membangun sentra produksi ikan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional serta perbaikan kesejahteraan masyarakat kelautan perikanan," ujarnya.

Baca Juga: Sektor Perikanan Bisa Jadi Tulang Punggung Perekonomian Nasional, DPR: Jumlah Ekspor Besar, tapi Nilai Kecil

Johan juga mempertanyakan seberapa besar porsi anggaran KKP 2022 yang digunakan untuk program dan kegiatan yang berpihak kepada masyarakat.

"Kami juga meminta agar KKP melakukan efisiensi pada anggaran yang bersifat dukungan manajemen dan infrastruktur kantor," katanya.

Anggota Legislatif dari dapil NTB ini juga meminta penjelasan KKP tentang progres dari serapan peruntukan anggaran kapal penangkap ikan, alat penangkap ikan/alat bantu tangkap ikan, bantuan premi asuransi nelayan dan asuransi untuk pembudidaya ikan skala kecil, serta revitalisasi garam rakyat.

Baca Juga: Anggota DPR Pertanyakan China Kembalikan Produk Perikanan Indonesia yang Terindikasi Terpapar Virus Covid-19

Menurutnya, hal tersebut penting untuk melihat sejauh mana keberhasilan kineja KKP dalam pelaksanaan program padat karya dan bantuan sarana prasarana (sarpras) kepada masyarakat nelayan, ucap Johan.

Wakil rakyat yang berasal dari Pulau Sumbawa NTB ini juga mendesak pemerintah untuk memiliki keberpihakan pada petani garam nasional.

"Carajya dengan memasukkan komoditas Garam sebagai bahan pokok penting yang harganya harus dikendalikan oleh pemerintah," katanya.