Pemerintah Tidak akan Impor Beras dan Tidak Menaikkan PPN Beras, Anggota FPKS DPR: Kami Catat Janjinya

- 10 Juli 2021, 11:39 WIB
Pedagang membawa beras dengan gerobak di Pasar Kebayoran, Jakarta, Kamis (1/7/2021). Pemerintah berjanji tidak akan impor beras dan tidak menaikkan PPN beras.ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj.
Pedagang membawa beras dengan gerobak di Pasar Kebayoran, Jakarta, Kamis (1/7/2021). Pemerintah berjanji tidak akan impor beras dan tidak menaikkan PPN beras.ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj. /Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO

JURNAL SOREANG- Anggota DPR RI Komisi IV, Andi Akmal Pasluddin menyatakan,  janji pemerintah yang tidak akan impor beras dan tidak akan menaikkan PPN Beras akan dicatatnya dan akan mengajak kepada seluruh masyarakat yang ia temui akan adanya janji ini.

"Kita sudah sering ya mendapati janji-janji seperti ini. Harapannya ya dapat ditepati karena langka sekali ketepatan janji pemerintah terutama persoalan import beras," kata Akmal dalam pernyataannya, Sabtu, 10 Juli 2021.

Akmal mengatakan, saat ini publikasi berkaitan statistik beras telah menyebar se tanah Air. Produksi beras pada masa tanam (MT) I tahun 2021 sebesar 17,56 juta ton dan terdapat surplus overstok pada Januari 2020 sebesar 7,39 juta ton.

Baca Juga: Merespon Kebijakan PPKM Darurat, Pemerintah Siap Salurkan Bansos Rp300 Ribu dan Tambahan Beras

Sementara jumlah konsumsi nasional 14,67 juta ton, sehingga akhir Juni 2021 terdapat surplus beras sebanyak 10,29 juta ton.

"Jangan sampai data-data yang sudah jelas dan tersebar di masyarakat ini, nantinya dikhianati dengan berbagai macam alasan, sehingga akhirnya muncul keputusan dengan tiba-tiba ada impor,"  kata Akmal mengingatkan.

Politisi FPKS ini memaparkan, saat ini semua institusi negara sudah mulai kompak. Menteri pertanian, Menteri Perdagangan, dan BULOG, menyepakati tidak ada import beras.

"Kecuali beras premium mungkin masih import karena  memang cuma sedikit dan segmentasinya sangat terbatas seperti beras basmati untuk nasi kebuli dan lainnya," katanya.

Baca Juga: Datang dengan Truk ATM Beras, Wakil Bupati Bandung Bagikan Beras Gratis di Rusunawa di Baleendah

Kompaknya lembaga negara ini mesti terus dilakukan agar tidak membingungkan rakyat, karena selama ini yang terjadi apa yang di ucap, lain lagi yang dikerjakannya.

"Termasuk persoalan PPN beras umum ya. Ini kita semua sudah pegang ucapan pemerintah bahwa tidak ada namanya PPN untuk beras reguler yang secara umum dikonsumsi mayarakat banyak. Jejak digital sudah ada di mana-mana, mudah-mudahan gak meleset lagi ini janjinya", ketus Akmal.

Pria kelahiran asal Bone, Sulawesi Selatan ini menekankan betul-betul jangan lagi ada skenario import beras reguler karena memang prencanaan hasil panen beras secara nasional sebesar 33 juta ton akan mampu di raih.

Baca Juga: Meski Bangunan Taman Belajar Masih Ngontrak, tapi Lembaga Ini Rajin Bakti Sosial, Ramadhan Bagi 7 Ton Beras

"Ini tinggal persoalan manajemen logistik mulai dari masa panen hingga produk ini ke tangan masyakat seluruh Indonesia," katanya.

Andi Akmal berharap, semua komitmen dengan yang sudah diputuskan. Saat ini sudah disampaikan stok cadangan beras pemerintah masih terjaga sebanyak 1,4 juta ton.

"Sehingga tidak ada alasan ini dan itu di kemudian hari tahun 2021 ini mucul gebrakan tidak enak berupa impor beras,"  tutup Andi Akmal Pasluddin.***

Editor: Sarnapi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x