Tegas, Jokowi: Ada yang Salah dan Tidak Benar dalam Kebijakan Subsidi Pupuk Rp33 triliun per Tahun

- 11 Januari 2021, 10:43 WIB
Tangkapan layar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Rakernas Pertanian 2021 yang disiarkan langsung di kanal Sekretariat Presiden, Senin 11 Januari 2021
Tangkapan layar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Rakernas Pertanian 2021 yang disiarkan langsung di kanal Sekretariat Presiden, Senin 11 Januari 2021 /Handri/Jurnal Soraeng

Sedangkan komoditas yang disuntik subsidi seperti jagung, kedelai, gula, hingga bawang putih yang disubsidi masiv, belum terlihat kenaikan produksi yang signifikan.

Buktinya jangankan ekspor, Indonesia justru masih harus mengimpor jutaan ton komoditas-komoditas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Baca Juga: Artis Dangdut Ini Dapat Hadiah dari Bupati dan Infak ASN di BAZNAS Serang

Jokowi mengakui, sejumlah sentra komoditas tersebut seperti bawang putih di Wonosobo dan NTB, memang sudah bisa meningkatkan produksi, tetapi jumlahnya masih tetap belum bisa memenuhi kebutuhan.

Akibatnya jangankan untuk menghilangkan, untuk menekan angka impor pun, kenaikan produksi itu belum bisa. "Percuma bisa produksi tapi sedikit, tidak berpengaruh terhadap impor," ucapnya.

Selain masalah jumlah, masalah klasik yang menjadi kendala dari dulu sampai sekarang adalah belum mampunya petani menekan harga pokok produksi sehingga tak bisa bersaing dengan harga impor.

Baca Juga: Mengharukan, Sebelum Naik Sriwijaya Air Co-Pilot Fadly Sempat Telefon Ibunya

Tidak terkecuali pada komoditas yang belum lama ini bermasalah, yaitu kedelai di mana sulitnya budidaya kedelai membua harga pokok produksi petani lokal masih jauh di atas harga jual kedelai impor.

Dalam kondisi seperti itu, Jokowi menilai perlunya intensifikasi pertanian dalam skala besar dengan penerapan teknologi yang canggih agar bisa menekan harga pokok produksi dan menyaingi harga jual komoditas impor.

Jokowi menilai, komoditas-komoditas yang masih bergantung pada impor itu harus dikembangkan di lahan yang sangat luas sampai ratusan ribu hektare, tidak lagi cukup dengan puluhan hektare.

Halaman:

Editor: Handri

Sumber: Sekretariat Presiden


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x