JURNAL SOREANG- Baru-baru ini, beredar video viral yang memperlihatkan seorang petani cabai mengamuk dan merusak kebun cabai miliknya.
Kemarahannya ini diduga akibat harga cabai di pasaran turun. Petani tersebut diduga kesal dan melampiaskannya dengan cara menginjak-injak tanaman cabai di kebunnya.
Video viral tersebut sempat beredar di akun Instagram @andreli48 pada Rabu 4 Agustus 2021. Video ini lantas mengundang beberapa reaksi netizen.
Baca Juga: Impor Pangan Masih Marak Meski Sudah Ada Food Estate, DPR: Pemerintah Harus Evaluasi Food Estate
Banyak yang geram karena justru aksi petani tersebut dianggap semakin merugikan diri sendiri.
Banyak juga yang simpati dan mempertanyakan kebijakan pemerintah yang malah mengimpor cabai, padahal data produksi aneka cabai nasional masih surplus.
Anggota Komisi IV DPR RI asal Fraksi PKS, drh. Slamet turut menyoroti kasus ini. Dirinya mengatakan, harga cabai yang anjlok di pasaran menandakan adanya masalah yang seharusnya menjadi perhatian serius dari pemerintah.
Baca Juga: impor Daging Tembus Rp1 Triliun Lebih, FPKS DPR: Upaya Puluhan Tahun Belum Ada Solusi Kurangi Impor
"Pemerintah harus hadir melindungi petani indonesia. Jangan hanya berpikir impor terus, sementara nasib petani kita semakin sengsara," ujarnya saat dihubungi, Sabtu 28 Agustus 2021.
Slamet menyatakan impor cabai di semester 1 tahun 2021 sebesar 27,851 ton naik 54% dibanding tahun 2020 sebesar 18.075 ton.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sepanjang Januari-Juni 2021 terjadi peningkatan impor cabai, jika dibandingkan dengan impor periode yang sama tahun lalu.
Baca Juga: Dukung UMKM Indonesia, Lazada Stop Keran Impor Klaster Besar
Berdasarkan data BPS, impor cabang sepanjang Semester I-2021 sebanyak 27.851,98 ton dengan nilai US$ 59,47 juta. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan realisasi impor pada Semester I-2020 yang hanya sebanyak 18.075,16 ton dengan nilai US$ 34,38 juta.
Cabai yang diimpor pemerintah pada umumnya adalah cabai merah, termasuk juga cabai rawit merah.
"Ini menunjukkan betapa pemerintah memang tidak berpihak kepada petani kita," jelasnya.
Baca Juga: Membeli Baju Bekas Impor atau Thrifting, Halal atau Haram? Ini Kata Ustaz Adi Hidayat
Slamet menambahkan, pemerintah perlu melihat kembali kepada kebijakan pangan yang menjadi landasan kerja era Kabinet Indonesia Maju.
Seperti diketahui kebijakan pangan yang tertuang dalam nawacita "kedaulatan pangan" muaranya adalah peningkatan kesejahteraan para petani.
Dilansir dari website kementerian pertanian RI, Kepala Pusat Data Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian Ketut Kariyasa mengatakan, beberapa aspek dapat dijadikan indikator terjadinya perubahan lebih baik di sektor pertanian.
Antara lain, meningkatnya produksi pertanian di semua komoditas, membaiknya kesejahteraan petani, berkurangnya kesenjangan pendapatan masyarakat pedesaan dan melonjaknya ekspor.***