Anggota DPR: Food Estate Bisa Jadi Solusi Kurangi Impor Pangan, Ini Syaratnya

- 3 Juni 2021, 06:21 WIB
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasludin yang menyatakan food estate bisa jadi solusi impor pangan.Foto: Erman/Man
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasludin yang menyatakan food estate bisa jadi solusi impor pangan.Foto: Erman/Man /dpr.go.id/

JURNAL SOREANG- Anggota DPR RI Komisi IV, Andi Akmal Pasluddin, food estate (lumbung pangan) bisa jadi solusi mengurangi impor pangan. Namun DPR meminta pemerintah, agar menahan hasil food estate untuk ekspor karena nebutuhan dalam negeri masih sangat banyak untuk dipenuhi.

"Terbukti di kuartal I Tahun 2021, data BPS menunjukkan impor berbagai komoditas pangan cukup besar mulai dari garam, gula, kedelai, jagung hingga bawang putih.Kita doakan Food Estate ini berhasil ya. Apapun hasilnya, jangan sampai ada ide untuk ekspor dululah dalam waktu dekat. Kebutuhan dalam negeri masih banyak yang mesti di tambal jangan sampai devisa menguap begitu saja akibat impor. Itupun kalo food estate berhasil ya," tutur Akmal dalam pernyataannya, Kamis 3 Juni 2021.

Politisi FPKS ini menjabarkan, di kuartal I tahun 2001, impor garam yang masuk sampe 379.910 ton. Impor gula 1,93 juta ton, Impor Kedelai 699.730 ton, Jagung sebanyak 379.910 ton, dan bawang putih 53.536,9 ton. Semua komoditas ini melaju naik baik dibandingkan tiap bulannya atau dibandingkan kuartal I periode tahun 2020.

Baca Juga: Dorong Ekonomi Lokal, DPC PKB Kampanyekan Gerakan Food Bank

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini menjelaskan, karena sifat food estate yang berbeda dengan program lumbung pangan yang pernah ada, target penyediaan pangan pun semakin lengkap termasuk pemenuhan pangan sumber protein, yakni dari peternakan atau perikanan. "Food Estate bersifat multikomoditas yakni menggabungkan antara peternakan, pertanian dan tanaman hortikultura kadang di tambah perikanan," katanya.

Dari sisi peternakan, di direktorat jenderak Peternakan dan Kesehatan Hewan mengarahkan anggaran yang beragam dan cukup besar pada komoditas sapi. "Ini wajar karena memang sapi merupakan sumber protein yang vital untuk mengatasi stunting. Namun dengan adanya food estate, dan dukungan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) di dirjen PKH sebesar 18 milyar, hingga saat ini impor daging sapi masih terus berlangsung. Saya sangat berharap, di tahun 2022, dengan pagu indikatif PKH sebesar sekitar Rp1,85 Triliun  dapat memberi dampak positif pengembangan peternakan sapi baik dari sisi jenis maupun dari sisi luasan wilayah," ungkap Akmal.

Dia  beranggapan, selama masih ada kebutuhan dalam negeri yang kurang, ditambah ada niat dari para pengejar rente, impor komoditas pangan ini akan tetap terus berlanjut. Komitmen pemerintah dalam memenuhi janjinya untuk tidak impor pangan, sehebat apapun orangnya, selihai apapan ketrampilannya, kalo sudah dihadapkan dengan kebutuhan dan kekurangan, maka jaln impor pasti di tempuh. Ini sudah terjadi setiap periode kepemimpinan nasional sejak negara ini merdeka.

Baca Juga: Rencana Impor 1 Juta Ton Beras Tahun. 2021, Anggota DPR Pertanyakan Food Estate

"Saya bukannya pesimis dengan food estate ini. Tapi alangkah bagusnya bila Food Estate memang memberikan hasil yang positif bagi masyarkat Indonesia yang dapat di rasakan secara langsung di lapangan maupun berdampak pada keuangan negara," katanya.

Halaman:

Editor: Sarnapi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x