Dorong Peningkatan PAD, DPRD Kabupaten Bandung Gelar Paripurna Sahkan Raperda Perdagangan dan Industri

- 30 Juni 2022, 20:15 WIB
H.Sugianto ketua DPRD Kabupaten Bandung saat memberikan keterangan kepada wartawan di ruangan kerjanya, Dorong Peningkatan PAD, DPRD Kabupaten Bandung Gelar Paripurna Sahkan Raperda Perdagangan dan Industri
H.Sugianto ketua DPRD Kabupaten Bandung saat memberikan keterangan kepada wartawan di ruangan kerjanya, Dorong Peningkatan PAD, DPRD Kabupaten Bandung Gelar Paripurna Sahkan Raperda Perdagangan dan Industri /Rustandi/Jurnal soreang

"Terkait adanya temuan temuan pihak BPK di lingkungan OPD Kabupaten Bandung yang secara berulang, kami akan melakukan kroscek untuk memastikan sesuai tidaknya antara yang disampaikan dengan pendapat dari OPD," jelasnya.

Karena BPK menemukan hal yang sama secara berulang, kata Sugih, pihaknya akan melakukan pengecekan langsung agar temuan tersebut tidak kembali terjadi di tahun berikutnya.

"Dengan adanya hal tersebut, untuk pertama kalinya kami mengeluarkan rekomendasi sebagai upaya mengingatkan pihak OPD agar temuan serupa tidak terjadi secara berulang," katanya.

Baca Juga: Mengapa Kacang Tanah, Kacang Mete, dan Kacang Almond bukan Kacang Asli? Ini Jawaban Ilmiahnya

Sesuai dengan penilaian dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran (LPPA) 2021, pihaknya, kata Sugih, mengeluarkan rekomendasi tertulis untuk memberikan peringatan kepada OPD.

"Agar mendapat kejelasan dalam LPPA dan LKPJ, kami sengaja memberikan surat rekomendasi secara tertulis untuk diingat agar temuan BPK tidak terjadi secara terulang," jelasnya.

Rekomendasi tersebut, kata Sugih, dikeluarkan DPRD dan disampaikan kepada OPD untuk mengecek sejauh mana keseriusan menyikapi temuan BPK.

Baca Juga: Naik Haji 2022 : Total Jemaah Haji Sudah Tiba di Tanah Suci 61.000 Orang, Pemberangkatan Terakhir 3 Juli 2022

"Karena temuan BPK terseksan dengan program dan topik yang sama, maka DPRD memberikan surat tertulis sebagai rekomendasi," lanjutnya.

"Seperti contoh, temuan berulang setiap tahun terjadi di DPUTR, Dinas Pendidikan. Sehingga, harus diberikan rekomendasi tertulis agar tahun depan tidak lagi terjadi," pungkasnya.***

Halaman:

Editor: Rustandi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x