Network
JURNAL SOREANG - Untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan kelestarian alam serta memperjuangkan hak masyarakat, DPRD Kabupaten Bandung akan terus mengawasi terealisasinya pemenuhan kewajiban lahan kompensasi (Lakom) IPPKH a/n PT Geo Dipa Energi di Hutan Lindung di Bandung Selatan.
Seperti diketahui PT Geo Dipa Energi sedang melakukan pengembangan produksi panas bumi dengan memanfaatkan sumber daya alam panas bumi di hutan lindung wilayah Kabupaten Bandung, yang menjadi habitat keragaman satwa endemik yang di lindungi undang undang.
Hasil komunikasi dan data yang didapat DPRD, PT Geo Dipa energi menggunakan lahan milik perhutani seluas 2,82 Hektare untuk pengembangan panas bumi tahap dua bagi tambahan produksi listrik.
Sesuai dengan tupoksi, DPRD melalui komisi A melakukan analisa dan dan kajian hukum terkait proses Lakom yang harus dilakukan PT Geo Dipa Energi sesuai dengan apa yang tertuang dalam Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian LHK.
Hal tersebut dikatakan Acep Ana anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bandung, menurutnya, untuk menjaga keutuhan daerah dan kelestarian lingkungan, pihaknya akan terus mengawal realisasinya Lakom PT Geo Dipa Energi.
"Ya, kami akan terus mengawasi sejauh mana realisasinya Lakom dari PT Geo Dipa Energi. Hal itu, sesuai komitmen dan kewajiban yang tertuang dalam IPPKH yang diberikan Kementerian LHK," kata Acep Ana kepada Jurnal Soreang, Rabu 1 Juni 2022.
Acep Ana menjelaskan, pihaknya menerima dan membaca informasi terkait belum terealisasinya penggantian lahan atau Lakom PT Geo Dipa Energi mendapat sorotan masyarakat Kabupaten Bandung.
Baca Juga: Simak! Ramalan Shio Kuda, Kambing, Monyet Hari Ini, Raih Semua Peluang
"Ya, saya membaca informasi di media dan DPRD menerima aspirasi dari masyarakat yang mempertanyakan proses Lakom dari PT Geo Dipa termasuk dari aktivis lingkungan tentang kerusakan lahan lindung," jelasnya.
