Akibat Pandemi Berdampak Pada Akreditasi LKP, PAUD, dan PKBM, Ini Penuturan Kepala BAN PAUD-PNF Jabar

- 22 Agustus 2021, 21:38 WIB
Kepala Badan Akreditasi Nasional PAUD dan Pendidikan Non Formal (BAN PAUD-PNF) Jabar, Zulkarnaen,
Kepala Badan Akreditasi Nasional PAUD dan Pendidikan Non Formal (BAN PAUD-PNF) Jabar, Zulkarnaen, /Sarnapi/JURNAL SOREANG

JURNAL SOREANG-Peningkatan mutu lembaga pendidikan non formal sudah mendesak dengan melihat hasil akreditasi selama tahun 2019 sampai 2021.

Namun, akibat pandemi sehingga proses akreditasi juga terhambat dengan jumlah lembaga yang diakreditasi berkurang drastis.

"Pada tahun 2019, dari 5.476 lembaga yang diakreditasi sebanyak 1.657 lembaga mendapatkan nilai Bagus, 1.254 lembaga nilai C, nilai A hanya 210 lembaga dan empat lembaga tidak layak diakreditasi atau Tidak Terakreditasi (TT)," Kepala Badan Akreditasi Nasional PAUD dan Pendidikan Non Formal (BAN PAUD-PNF) Jabar, Zulkarnaen, di ruang kerjanya, Jumat, 20 Agustus 2021.

Baca Juga: Gelar Lokakarya, KBRI Bangkok Tak Mau Main-main Soal Akreditasi Sekolah Indonesia Bangkok

Mantan Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jabar ibu menambahkan, lembaga pendidikan seperti Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maupun Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) lahir dan tumbuh dari masyarakat sehingga amat beragam kondisinya.

"Lembaga PAUD dan PNF di Jawa Barat berdasarkan data Kemendikbud dan Kemenag sebanyak 77.508 buah. Namun saya yakin di masyarakat lebih banyak lagi lembaganya sebab tak sedikit PAUD yang berdiri dengan swadaya masyarakat dan belum mengajukan izin operasional. Ini sebuah tantangan besar bagi kami untuk melakukan akreditasi," ujarnya.

Karena setiap tahun BAN PAUD-PNF Jabar hanya melakukan akreditasi sekitar 5.000  lembaga sebelum pandemi terjadi.

Baca Juga: Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) Juga Wajib Ikuti Proses Akreditasi

"Tahun 2019 akreditasi untuk 5.476 lembaga dan tahun 2020 meningkat menjadi 5.555 lembaga, tapi karena pandemi sehingga yang terakreditasi hanya 600 lembaga," katanya.

Sedangkan pada tahun ini jumlah PAUD, LPK, PNF dan PKBM yang diakreditasi direncakan sebanyak 1.000 buah.

"Kami mengerahkan 521 asesor sehingga seorang asesor paling kebagian akreditasi dua lembaga. Kalau sebelum pandemi seorang asesor bisa melakukan akreditasi sampai 10 lembaga," katanya.

Baca Juga: Banyak Kemajuan Diraih Unla di Usia ke-39 Tahun, Ingin Raih Akreditasi A

Dengan hasil akreditasi,  kata Zulkarnaen, bisa menjadi gambaran kondisi kualitas PAUD dan PNF di Jawa Barat yang harus banyak sentuhan peningkatan mutunya.

"Karena PAUD dan PNF benar-benar hadir dari swadaya masyarakat sehingga tempat belajar juga seadanya. Masjid, balai RW, maupun sewa tempat menjadi fasilitas yang banyak dipakai," ujarnya.

Demikian pula dengan kondisi guru atau tenaga pelatih yang juga kerap direkrut seadanya karena bersifat keikhlasan warga.

Baca Juga: Dari 456 PTS di Jabar dan Banten Baru Lima PTS yang Akreditasi A, Satu PTS Keberatan Dapat Nilai B

"Apalagi PAUD kerap merekrut ibu-ibu yang asal mau mengajar dengan honorer seadanya. Bahkan tak sedikit guru PAUD yang tak mendapatkan nomor sama sekali," katanya.***

Editor: Sarnapi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x