Network
AN sendiri versi Mendikbud-Ristek meliputi tiga komponen, yakni (1) asesmen kompetensi minimum (AKM) literasi dan numerasi; (2) survey karakter; dan (3) survey lingkungan belajar.
Lebih jauh, Fikri menyinggung soal dasar hukum penyelenggaraan AN, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang katanya sudah ditarik untuk direvisi.
Baca Juga: Ekonomi Turun, Pandemi Saatnya Tingkatkan Kompetensi Diri, Kemendikbud ristek: Ciptakan Inovasi Baru
“PP 57/2021 ini krusial karena menjadi dasar hukum untuk penyelenggaraan Asesmen Nasional, mas Nadiem sendiri yang bilang mau diajukan revisi” ujar Fikri. Karena, bila dasar hukumnya masih dalam proses, semua proses pelaksanaan AN juga akan bermasalah.
Fikri meminta agar revisi PP 57/2021 juga melibatkan para pemangku kepentingan Pendidikan, agar tidak terulang lagi masalah seperti sebelumnya.
PP 57/2021 dinilai tidak menghormati dasar negara sebagai alat pemersatu bangsa. PP tersebut tidak memuat mata pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib di semua jenjang Pendidikan.
Baca Juga: Kemendikbud Gelar Lomba Vokasi Layaknya Acara Televisi
Fikri mengingatkan, Asesmen Nasional merupakan program baru pengganti Ujian Nasional yang awalnya digadang-gadang sebagai terobosan Nadiem dan disambut suka-cita oleh publik. “Program perintis ini jangan sampai carut marut di awal kelahirannya sehingga mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah lagi,” pungkasnya.***
