JURNAL SOREANG- Wakil Ketua Komisi IX DPR, Abdul Fikri Faqih menilai tugas Mas Sandiago Salahuddin Uno (SSU) sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sangat berat. Karena kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif berkontribusi nomor satu untuk devisa.
"Sebelum pandemi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menyumbang devisa hingga 44 miliar dolar AS yakni pariwisata 23 miliar dolar AS dan ekonomi kreatif 21 miliar dolar AS," kata Fikri saat dihubungi, Selasa, 22 Desember 2020.
Namun kedua sektor ini khususnya pariwisata yang paling terpuruk karena pandemi.
Baca Juga: Risma Jabat Menteri Sosial, Sandiaga Uno jadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
"Pariwisata itu terdampak hingga 80 persen prosen deklinasinya sehingga banyak sekali hotel dan restoran tutup apalagi MICE stop sama sekali. Tatkala mulai dibuka, laporannya masih blm membahagiakan," ujarnya.
Hal itu dikarenakan tingkat paparan Covid-19 juga naik. "Sungguh pun sampai sekarang tidak ada laporan klaster pariwisata namun mengakibatkan beberapa destinasi ditutup kembali. Akhirnya konsep CHSE mesti mulai secara ketat dan terukur diterapkan," katanya.
CHSE yakni Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment (Ramah lingkungan) unguk membangkitkan kembali pariwisata.
Baca Juga: 3 Sekawan Jadi Menteri dalam Reshuffle Kabinet Jokowi, Wishnutama Ucapkan Selamat Untuk Sandiaga Uno
"Sedangkan di ekonomi kreatif, Mas Mentri Sandiaga harus menyegerakan peraturan pemerintah ( PP) Skema Pembiayaan dan Sistem Pemasaran berbasis Kekayaan Intelektual," ujar wakil rakyat yang mewakili Kabupaten/Kota Tegal dan Kabupaten Brebes ini.
Hal ini agar pelaku Ekraf merasakan hadirnya UU 24/2019 tentang Ekraf dan fasilitasi pemerintah terhadap mereka yangg sedang terdampak pandemi. "Kita tunggu aksi Mas Sandi," katanya.
Selain itu, karena pariwisata dan ekonomi kreatif ini sekarang menjadi satu institusi, maka Perpres tentang Rencana Induk ekonomi Kreatif (Rindekraf) yang lama harus segera direvisi.
Baca Juga: Prihatin, Antara Agama dan Media Massa Sering Berseberangan
"Ini untuk menyesuaikan UU baru dan bahkan harus terpadu dengan pariwisata sehingga lebih sinergi dalam membangun ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif," ujarnl politisi PKS.***