Dalam kesempatan tersebut, Mensos menyatakan terima kasih dan apresiasi atas dukungan dan dorongan Komisi VIII DPR RI.
"Kami ucapkan terima kasih atas dukungan Komisi VIII terhadap kerja Kemensos yang mengemban tugas tidak mudah," tutur Mensos.
Di tengah pandemi yang mempengaruhi semua sektor kehidupan, lanjutnya, Kemensos harus memastikan masyarakat terdampak merasakan kehadiran negara, terutama melalui program bantuan sosial (bansos).
Baca Juga: Tak Respon Konfirmasi Surat Tilang Elektronik, 6.925 STNK Ranmor Diblokir Polda Banten
Mensos memaparkan, dari anggaran TA 2022 sebesar Rp78,25 triliun tersebut, sebesar 0,66% dialokasikan untuk Belanja Pegawai dan 0,36% untuk Belanja Barang Operasional.
Lalu sebesar 4,18% untuk Belanja Barang Non-Operasional seperti honor pendamping, bantuan operasional untuk LKS, SLRT, dan program Atensi, serta sebesar 0,13% untuk Belanja Modal.
"Kemudian dari anggaran tersebut, kami juga anggarkan sebesar Rp74,08 triliun (94,67%) untuk Belanja Bansos," sambung Mensos.
Belanja bansos sendiri meliputi bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), bantuan korban bencana, Rehabilitasi Sosial RTLH, alat bantu aksesibilitas, dan sebagainya.
Secara umum, Kemensos mengalokasikan anggaran untuk Program Perlindungan Sosial sebesar Rp77,15 triliun dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1,09 triliun.