Network
JURNAL SOREANG - Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPR RI tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Landas Kontinen Indonesia, Romo H.R. Muhammad Syafi'i mengatakan, para kepala daerah di pulau terluar Indonesia tingkat kabupaten tidak mempunyai kewenangan terhadap laut.
Pasalnya, lanjut Romo, kewenangan tersebut sudah dirampas oleh pemerintah pusat. Sehingga, para bupati tidak bisa memanfaatkan kekayaan laut serta tidak bisa melakukan apa-apa ketika terjadi penyimpangan di depan mata mereka sendiri.
"Di depan mata, mereka melihat potensi-potensi yang bisa diambil tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena semua tergantung pada sebuah regulasi yang ada di pemerintah pusat," ungkap Romo, sebagaimana dikutip dari dpr.go.id yang diunggah pada Selasa, 7 Agustus 2021.
Baca Juga: Harga Cabai Anjlok, Petani Menjerit, Ini Tanggapan Anggota DPR
Oleh karena itu, Romo mendorong RUU Landas Kontinen Indonesia untuk segera disahkan sebelum berakhirnya tahun 2021.
"Kita ingin secepatnya diundangkan ya. Kalau bisa sebelum berakhirnya 2021 ini sudah bisa diundangkan," harap legislator dapil Sumatera Utara I tersebut.
Saat ini, Indonesia masih memakai UU Nomor 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia yang merupakan hasil dari ratifikasi Ketentuan Konvensi Jenewa tahun 1958.
Dalam ketentuan Konvensi Jenewa tersebut, kewenangan mengeksplorasi kekayaan alam yang ada di bawah tanah dan laut belum diatur karena pada saat itu belum diperlukan dan Indonesia belum memiliki teknologi yang maju seperti sekarang.
Baca Juga: DPR RI Siap Jadi Tuan Rumah Sidang Umum IPU 2022 di Bali
"Landas Kontinen itu, kalau dari segi kewilayahan itu, lanjutan dari wilayah darat kita ke bawah laut. Kalau dari segi sumber daya, itu ada sumber kekayaan kita yang berlanjut ke bawah laut, itu landas kontinen seperti itu," terang Romo.
