Network
JURNAL SOREANG - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, TB. Ace Hasan Syadzily mengusulkan agar Asrama Haji Batam yang status kepemilikannya berada di tangan BP Batam, untuk dihibahkan kepada Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Kepulauan Riau.
Tujuannya agar memudahkan integrasi antara pengelolaan asrama haji dengan kegiatan bidang Haji dan Umrah di Kemenag.
Hal ini disampaikan Ace saat memimpin Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI ke Asrama Haji Batam di Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat, 3 September 2021 lalu.
Baca Juga: 99,7 Persen Wilayah Provinsi Jabar Sudah Teraliri Listrik, Komisi VI DPR RI Siap Dukung Program PLN
Dalam pertemuan itu, Kepala BP Batam yang juga Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menyambut baik usulan yang disampaikan Ace.
Ia menerangkan bahwasanya BP Batam mengalami kerugian dalam mengelola asrama haji karena biaya pengelolaannya bisa mencapai Rp4 miliar per tahun.
Jumlah tersebut, lanjutnya, tidak sebanding dengan pemasukan dari pengelolaan asrama haji yang hanya berkisar Rp3-5 miliar per tahun. Bahkan masa pandemi ini, pemasukan yang dihasilkan turun drastis jadi Rp1,5 miliar per tahun.
Walaupun Rudi sepakat jika pengelolaan asrama haji diserahkan kepada Kemenag, namun ia mengingatkan pengalihan status aset negara tersebut harus melalui persetujuan Menko Perekonomian dan Kementerian Keuangan.
Baca Juga: PLN Monopoli Listrik RI Tapi Punya Utang Rp500 Triliun, DPR: Coba Jelaskan Kepada Kami
Merespon hal ini, Ace mengatakan bahwa Komisi VIII DPR RI akan mengusulkan kepada Menteri Agama, Yaqut Cholil Coumas untuk melobi Menteri Keuangan, Sri Mulyani agar pengelolaan Asrama Haji Batam diserahkan ke Kemenag.
