Network
JURNAL SOREANG - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan melakukan audit secara berkala untuk mengawasi rantai distribusi dan pengelolaan stok vaksin Covid-19.
Dalam melakukan audit, Kemenkes menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan berbagai pihak untuk guna memastikan tidak terjadi penyimpangan pada ketepatan sasaran, jumlah, waktu, kualitas, dan jenis vaksin yang didistribusikan.
"Pada level provinsi/kabupaten/kota dibantu Kemendagri dan juga TNI/Polri agar kita bisa memonitor secara dini pergerakan stok vaskin, penggunaan vaksin, dan sisa vaksin di masing-masing kabupaten/kota," ungkap Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, sebagaimana dikutip dari kemkes.go.id yang diunggah pada Selasa, 10 Agustus 2021.
Baca Juga: Sertifikat Vaksin Jadi Syarat Akses ke Tempat Umum, Puan Maharani: Itu Keputusan Problematis
Jadi, apabila nantinya ada sesuatu hal yang perlu ditindaklanjuti dan intervensi, pihaknya bisa melakukan hal tersebut dengan segera.
Untuk mendukung pengawasan distribusi dan update stok vaksin nasional, Kemenkes telah menyediakan aplikasi SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik).
SMILE adalah platform yang memuat data seputar distribusi vaksin dan lokasi penyimpanannya, mulai dari tingkat provinsi hingga Puskesmas.
Platform ini, jelas Menkes Budi, untuk memastikan data pusat dan daerah sama, sekaligus sebagai bentuk transparansi terhadap pengelolaan vaksin COVID-19.
Baca Juga: Video Viral Suktik Vaksin Kosong Di Pluit Jakarta Utara, Tersangka EO Mengakui Lalai dan Minta Maaf
Menkes Budi ingin pemerintah daerah dan Dinkes Provinsi maupun Dinkes Kabupaten/Kota bisa memanfaatkan platform tersebut dengan melakukan update secara berkala mengenai ketersediaan stok vaksin di daerahnya.
