Network
JURNAL SOREANG — Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC, Pratama Persadha mengungkapkan adanya data kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) Indonesia yang dijual di forum hacker RaidForums.
Data kependudukan tersebut, kata Pratama, dijual dengan harga mulai dari 169 dolar (sekitar Rp2,4 juta) hingga 300 dolar atau sekira Rp4,3 juta.
Data kependudukan itu diketahui dijual secara terpisah, mencakup 4 wilayah yakni sebagai berikut:
Baca Juga: Disnaker Kota Bandung Menangani 183 Perselisihan Hubungan Industrial dari tahun 2020-2021
Baca Juga: Banyaknya Keluhan Biaya Nikah, Kemenag Jabar Tegaskan Biaya Nikah Rp600 Ribu
Jawa Barat
Kota Bogor: 1.303.531 data;
Kab. Bekasi: 2.339.060 data;
Subang: 1.989.263; dan
Kab. Malang: 3.165.815.
Pratama mengungkapkan, jumlah data kependudukan dari empat wilayah tersebut berasal dari klaim akun "GadiZ".
Baca Juga: Mang Oded: Kota Bandung Siap Mendukung Percepatan Penurunan Stunting di Jawa Barat
Akun tersebut mengaku, dirinya menjual sebanyak 8.797.669 data kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) dari empat daerah ke RaidForums.
"Namun, jika data sudah diperjualbelikan seperti ini, nantinya akan ada berbagai kasus penyalahgunaan data pribadi masyarakat, terutama di empat daerah tersebut," ungkap Pratama Persadha, seperti dilansir Jurnal Soreang dari ANTARA.
Pratama yang pernah menjadi pejabat di Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) — kini BSSN mengatakan, Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi data pribadi masyarakat sebagai data penting.
Baca Juga: Catat! Lowongan Kerja Bandung, Kamis 10 Juni 2021 Untuk Lulusan SMA dan SMK
Pratama melanjutkan, data-data kependudukan (Dukcapil) yang kini tersebar di forum hacker RaidForums, bisa disalahgunakan untuk membuat rekening atas nama orang lain;
Meminjam uang di pinjaman online (pinjol) ilegal yang bunganya ratusan kali lipat, atau bahkan digunakan sebagai bahan penipuan.
Apalagi, lanjut Pratama, jika dilihat dari sampelnya, data yang dijual di forum hacker tersebut memiliki sampel yang cukup lengkap.
Baca Juga: Ini Pesan Kakanwil Kemenkumham Jabar untuk Para Notaris di Kabupaten Bandung
Diketahui, data kependudukan (Dukcapil) yang dijual mencakup nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (KK).
Pratama lalu berkata, tidak ada sistem yang 100 persen aman dari ancaman peretasan maupun bentuk serangan siber lainnya.
Oleh karena itu menurut Pratama, perlu dibuat sistem yang terbaik dan dijalankan oleh orang-orang terbaik pula serta berkompeten.
Dibutuhkan orang terbaik dan berkompeten, dengan tujuan orang tersebut bisa melakukan pengamanan — khususnya data kependudukan (Dukcapil) dengan standar yang tinggi.
Ia lalu menyarankan, agar seluruh instansi pemerintah wajib bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan audit digital forensic dan mengetahui lubang-lubang keamanan mana saja yang ada dalam suatu situs atau website.
"Langkah ini sangat perlu untuk menghindari pencurian data pada masa yang akan datang," tutupnya.***
