JURNAL SOREANG- Lonjakan harga pangan yang terus tinggi dapat perhatian dari wakil.rakyat asal Sulawesi Selatan, Andi Akmal Pasluddin.
Pasalnya, setelah ada pergantian menteri perdagangan yang diharapkan dapat menetralisir tingginya komoditas pangan, ternyata belum sesuai harapan.
Bahkan ia mendapati, dana alokasi Rp92,3 triliun sebagai anggaran ketahanan pangan yang tersebar di kementerian dan lembaga pemerintah dalam APBN tidak mampu merespon harga pangan untuk dikendalikan.
Baca Juga: Krisis Pangan Mencekam Dunia, Ini yang Harus Dilakukan Pemerintah Indonesia
“Kondisi harga pangan saat ini sudah berdampak pada jeritan ibu-ibu rumah tangga. Saya mendapati keluhan ibu-ibu di daerah pemilihan saya pada mengeluh terkait harga pangan. Ternyata di DKI jakarta pun di pasar-pasar tradisional juga mengalami keluhan yang mirip-mirip. Kami di komisi IV sudah tidak kurang-kurang menyuarakan pengendalian harga pangan ini, namun alasan kementerian teknis, bahwa tata niaga pangan dikendalikan sepenuhnya oleh kementerian perdagangan”, tutur Akmal, Rabu 22 Juni 2022.
Legislator asal Sulawesi Selatan II ini mengatakan, kondisi naiknya harga pangan ini hampir merata di seluruh komoditas. Hortikultura, tanaman pangan, daging, ikan, semua naik yang semakin meningkatkan keluhan ibu rumah tangga yang memang bersentuhan langsung dengan konsumsi pangan.
Brokoli, cabai, kol, bumbu-bumbu dapur, daging sebagian komoditas yang dikeluhkan merupakan sekelumit fakta yang mesti diperhatikan pemerintah sehingga ada langkah konkrit pengendalian pangan harga ini.
Baca Juga: Di Tengah Krisis Global Pangan, Ironisnya Tren Anggaran Pertanian Menurun
Politisi di Komisi IV DPR ini mengkritisi, sidak-sidak pejabat setingkat menteri di pasar-pasar diharapkan tidak sekedar gimmick belaka.
Hadirnya para menteri ke pasar menurutnya, mesti diikuti dengan tindakan atau regulasi yang dapat terasa manfaatnya bagi masyarakat luas, terutama pada persoalan harga pangan ini.
“Legislatif sudah berupaya mendukung dan mendorong pada alokasi anggaran pangan di APBN, baik di kementerian teknis maupun kementerian fungsional. Dari Hulu sampai Hilir kita dukung untuk kemajuan kemandirian pangan nasional. Usulan subsidi distribusi, usulan penguat lembaga logistik dan penyangga, usulan kenaikan apbn kementan, semua sudah dilakukan. Tinggal pemerintah mau bekerja sesuai harapan atau tidak”, tutup Andi Akmal Pasluddin.***