Network
JURNAL SOREANG- Wakil rakyat asal Pulau Sumbawa NTB, Johan Rosihan menyesalkan tren Pagu Anggaran Kementan (Kementerian Pertanian) Selama lima tahun terakhir yang menunjukkan penurunan drastis.
Menurut Johan, hal ini tidak sejalan dengan semangat untuk mengatasi ancaman krisis pangan global dimana ketersediaan pangan harus diprioritaskan berasal dari produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor.
“Saya menilai pagu Anggaran dari APBN dalam lima tahun terakhir tidak berpihak pada kepentingan Pertanian nasional dan cenderung mengabaikan potensi Pertanian sebagai lokomotif perekonomian nasional” ucap Johan setelah mengikuti Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian di Gedung DPR RI, Senin 13 Juni 2022.
Baca Juga: Presiden Persoalkan Banyaknya Teknologi Pertanian dari Impor, Ini Akar Masalahnya
Dia menyebut pagu anggaran kementan pada tahun 2019 lalu masih berkisar sekitar Rp 21,8 triliun namun tren pagu selalu menurun setiap tahun hingga tahun 2023 nanti hanya bernilai sekitar Rp 13,7 triliun.
“Hal ini patut dikoreksi dalam kebijakan anggaran pemerintah sebab pagu anggaran Kementan tidak sejalan dengan Tema RKP 2023 mengenai Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan," ujar Johan.
Seraya menandaskan agar kebijakan anggaran 2023 mesti fokus pada pemulihan ekonomi petani dengan cara peningkatan produksi, memenuhi kebutuhan petani, perlindungan dan pemberdayaan petani, peningkatan kapasitas SDM petani sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.
Baca Juga: Mendorong Aktivitas Penyuluhan Pertanian, Wagub Jabar: Identitas Petani Harus Berubah
Legislator Senayan ini mengungkapkan dampak dari anggaran yang kecil menyebabkan Target yang dibuat Kementan terlihat lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya sebagai konsekuensi dari terus menurunnya anggaran setiap tahun.
