Network
Sorotan tersebut, diantaranya adanya kredit macet, kesalahan prosedur dalam penyaluran kredit, mall administrasi hingga kondisi manajemen yang dalam pengelolaan tatalaksana BPR melenceng dari prinsip-prinsip perbankan yang baku.
“Ya, saya sendiri berasumsi apa yang disampaikan oleh anggota DPRD itu bukan sembarang opini, karena kalau tidak salah baru kemarin dilaksanakan pembahasan Laporan Kinerja dan Pertanggung Jawaban (LKPJ) antara dewan dan seluruh mitra OPD dan BUMD dilingkungan Pemkab Bandung, tentu hal ini juga berdasarkan data yang tersaji,” katanya.
Oleh karena itu, pihaknya mendesak kepada DPRD agar segera membentuk Pansus BPR Kerta raharja. Karena ini menyangkut uang rakyat, maka DPRD harus tegas menjalankan tugas fungsinya, untuk melakukan pengawasan apalagi diduga ada kesalahan yang dinilai berpotensi merugikan keuangan bersumber dari APBD yang nota bene uang milik rakyat.
Sebab, tambah Risdal, sikap yang diambil DPRD tentu akan ditunggu masyarakat. Karena, DPRD merupakan lembaga kepanjangan tangan rakyat Kabupaten Bandung.
“Ya, DPRD juga harus tegas dan bertindak cepat jangan setengah-setengah, agar tidak disebut cuman gertakan saja. Bila perlu, pansus itu periksa semua BUMD lain bukan hanya BPR-KR," tegasnya.
Langkah progresif tersebut, lanjut Risdal, mutlak harus dilakukan oleh DPRD sebagai bagian dari kewajiban dan juga kesempatan bagi BPR kertaraharja untuk menyampaikan kondisi yang sebenarnya.
“Kesempatan BPR untuk meluruskan citra negatif yang selama ini ada. Salah satu contoh kecil, selama ini masyarakat menilai bahwa BPR itu BUMD yang manja, tiap tahun minta injeksi penyertaan modal," katanya.
Baca Juga: Dikenang! Berikut Refleksi Tiga Tahun Kepemimpinan Kang DS, untuk Kabupaten Bandung BEDAS
Sementara kontribusi PAD-nya tidak terlalu signifikan dari rasio modal yang disertakan dari Pemkab. "2023 saja sumbangan PAD-nya hanya 3,5 milyar, itu bisa dijelaskan kenapa bisa terjadi demikian," pungkasnya.***
