Network
"Ya, mereka mengeluhkan pihak ketiga atau kontraktor jasa kemananan memenuhi hak dan kewajiban kepada anggota satuan pengamanan. Gaji yang tidak diberikan utuh, bahkan seperluan seragam juga hari beli sendiri. Padahal, anggarannya kan sudah ada dalam anggaran kontrak," katanya.
Ada beberapa kontraktor yang bergerak di bidang satuan pengamanan di lingkungan Pemkab Bandung, semuanya disinyalir malkukan hal yang kepada anggotanya.
Sehingga, pemkab Bandung tau OPD harus melakukan evaluasi menyeluruh dan investigasi kepada anggota yang bertugas bagaimana pelayanan pihak ketiga kepada mereka.
Baca Juga: Menjelajahi Keindahan Liburan di Jakarta, 6 Destinasi yang Harus Dikunjungi
Sebelum dilakukan proses lelang pengadaan jasa pengamanan tahun 2024, tambah Risdal, Pemkab Bandung harus melakukan evaluasi melalui audit yang menyeluruh.
"Sebab, selain menyangkut hak dan kewajiban, juga penggunaan uang rakyat yang harus dipertanggung jawabkan, jangan karena motif keuntungan pengusaha, aturan dengan seenaknya dilabrak dan tidak memperdulikan hak petugas lapangan," tegasnya.
Jadi, tegas kang Risdal, jika pihak ketiga atau kontraktor memenuhi hak dan kewajiban kepada anggota pengaman yang bertugas. Maka, mereka akan menjalankan tugasnya dengan baik dan pasti maksimal.
Sehingga, tidak akan ada keluhan dari masyarakat terkait layanan pengamanan yang arogan dan tidak sopan saat melayani publik yang mendatangi gadung OPD Kabupaten Bandung.
Baca Juga: PRIBADI Adakan Pelantikan dan Pengukuhan Organisasi di Hotel Armi Malang, Apa Itu PRIBADI?
"Saya yakin, ketika anggota pengamanan mendapatkan hak yang sesuai. Tentu mereka akan menjalankan kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan regulasi atau SOP," pungkasnya.***
