Network
JURNAL SOREANG - Dalam rangka percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Bandung, Bupati Bandung Dadang Supriatna menginstruksikan agar para aparatur sipil negara (ASN)di lingkungan Pemkab Bandung untuk menjadi bapak atau ibu angkat dari anak pengidap stunting dan ibu hamil.
Terkait kebijakan tersebut mendapat tanggapan beberapa pihak, salahsatunya dari Dadang Risdal Aziz Direktur Jamparing Institut pemerhati kebijakan pemerintah.
Menurutnya, terkait adanya rencana instruksi Bupati Bandung untuk melibatkan 18 ribu ASN untuk menjadi Bapak/Ibu Angkat dari anak pengidap stunting atau ibu hamil yang berpotensi melahirkan anak stunting, agar bisa memenuhi kebutuhan gizi perlu disikapi dar dicermati.
Baca Juga: Inilah Tanda Kamu Merasa Tidak Cukup Baik, Menggali Kebenaran Tentang Diri Sendiri
Risdal sapaan akrab direktur Jamparing Institut menjelaskan, seperti diketahui isu stunting bukan hanya menjadi isu regional tetapi sudah menjadi isu nasional. Sehingga, upaya pemkab Bandung menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Bandung.
Hal tersebut salah satunya dengan menambah anggaran untuk penanganan stunting pada APBD 2024 mendatang.
Selain itu, Kang DS sapaan Kabupaten Bandung juga berupaya lain dengan melibatkan ASN untuk menjadi bapak/Ibu angkat bayi atau ibu hamil agar angka kebutuhan gizinya memadai.
Dalam langkah tersebut, Direktur Jamparing institute mengapresiasi atas inisiasinya, mengingat stunting adalah persoalan global yang harus diselesaikan secara komperhensip oleh pemerintah.
Baca Juga: Mengapa Kulit Menjadi Kusam? Faktor-faktor Penyebab yang Perlu Diperhatikan
Namun, di sisi lain kata Risdal, jangan juga menjadi masalah baru dengan membebankan pembiayaan tersebut kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkab Bandung dengan asumsi Rp21.000 per hari selama 120 hari untuk ibu hamil, dan 16.500 per hari selama 56 hari untuk bayi baru lahir.
