Network
JURNAL SOREANG - Setelah penyerahan lahan kompensasi (Lakom) seluas 6 hektar dari PT Geo Dipa Energi, seharunya segera dilakukan penghutanan kembali.
Tetapi pada kenyataanya, lahan tersebut dibiarkan dan belum dilakukan proses reforestasi seperti amanat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dikeluarkan oleh kementerian KLHK.
Hal tersebut mendapat sorotan Dadang Risdal Aziz Direktur Jamparing Institut pemerhati kebijakan pemerintah, PT Geo Dipa Energi seakan abai dan membiarkan kondisi dan seakan tidak patuh pada IPPKH.
Baca Juga: Mau Trading yang aman? Simak 3 Broker Forex Resmi Terbaik di Indonesia, Salah Satunya MIFX!
"Seharusnya, setelah penyerahan Lakom langsung ditindaklanjuti dengan kegiatan penghutanan kembali atau reforestasi, jangan membiarkan lahan tersebut seperti tegalan, ini salah kaprah," kata Dadang Risdal Aziz kepada Jurnal Soreang, Kamis 10 Agustus 2023 malam.
Risdal sapaan akrab direktur Jamparing institut menjelaskan, sekarang PT Geo Dipa energi dikabarkan sedang melakukan kegiatan konsultasi publik awal rencana pengamatan lingkungan dan sosial terhadap kegiatan eksplorasi panas bumi area patuha di bagian utara.
Sehingga, kata Risdal, publik membaca kegiatan tersebut adalah sebagai tahap awal untuk menyerap aspirasi dan respon masyarakat terkait pembukaan sumur baru di wilayah patuha.
"Instesifikasi ekplorasi pembukaan sumur baru, yang artinya akan ada pembukaan lahan baru di area hutan patuha," jelasnya.
Padahal, lanjut Risdal, PT Geo Dipa Energi sebelum melakukan kegiatan konsultasi publik seharusnya sudah membuat kajian mendalam dan komprehensif terkait dampak lingkungan dan sosial.
