Network
Baca Juga: Tidak Kalah Sama Negeri, Ini 5 SMA Swasta Terbaik di Kabupaten Sleman, Yogyakarta
Yayat menjelaskan, yang secara resmi menerima audensi tersebut adalah komisi B, tapi ada berita dibeberapa media yang menyebutkan fraksi Gerindra tidak hadir.
"Untuk diketahui, yang menerima audensi secara resmi itu komisi B, saya selaku koordinator komisi merupakan ketua DPC atau anggota fraksi Gerindra. Kemudian, ketua komisi B adalah ketua fraksi Gerindra," jelasnya.
Menurut Yayat, pihaknya merasa heran jika menyebutkan fraksi Gerindra tidak hadir dalam audensi para pedagang pasar Banjaran. Padahal, yang menerima audensi secara resmi adalah komisi B yang pimpin oleh ketua fraksi Gerindra.
"Saya jujur merasa aneh, ada apa dibalik penolakan revitalisasi pasar Banjaran. Sebab, yang mendapat tugas dan menerima secara resmi audensi itu komisi B yang notabene ketua komisi dan koordinatornya itu fraksi Gerindra disebut tidak hadir," katanya.
Baca Juga: Piala Dunia U-20 : Brasil Diprediksi Menang 3-0 atas Tunisia
Yayat menegaskan, dirinya merasa heran, karena setelah selesai audensi secara resmi dipimpin ketua komisi B. Ada Fraksi-fraksi DPRD yang menerima audensi pedagang pasar Banjaran.
"Saya merasa heran, setelah audensi secara resmi dengan komisi B. Ada Fraksi-fraksi yang mengaku menerima audensi pedagang pasar Banjaran, ini atas perintah siapa. Apakah ada oknum yang menginisiasi, makanya saya sekarang bertanya," tegas Yayat.
Lebih lanjut Yayat mengatakan, pihaknya dalam hal ini Fraksi Gerindra sangat menghargai para pedagang dan pasti membela masyarakat pedagang yang saat ini sedang melakukan proses PTUN.
