Network
Fahmi menambahkan, hal tersebut memang efek dari diberlakukannya UHC, sebab ada mekanisme jaminan kesehatan yang harus dijamin Pemda.
"Mekanisme dan regulasi yang menjadi dasar, saat ini sedang dimatangkan termasuk datanya sedang disingkronisasikan untuk memastikan masyarakat miskin yang akan dicover Pemda," tambahnya.
Dengan demikian, secara tegas Fahmi mengatakan, pihaknya meminta kepada pemkab Bandung melalui dinas kesehatan agar layanan SKTM jangan dihentikan.
"Sebelum datanya benar dan regulasinya terbentuk dengan matang, maka jalur SKTM bagi layanan kesehatan masih diberlakukan. Kasihan masyarakat miskin masih membutuhkan," pungkasnya.***
