Network
Para Kades dibawa studi banding, Kata Risdal, dilain sisi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) mengeluarkan surat edaran untuk penanganan kemiskinan ekstrim.
"Saya merasa aneh dan terheran, sisi lain menyebar surat untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Tapi, saat ini seluruh kepala desa diajak studi banding," katanya.
Dalam surat edaran tersebut, DPMD instruksi kepada seluruh desa untuk menyampaikan permohonan topUp BLT DD kepada Bupati Bandung melalui kepala DPMD.
Baca Juga: Unik dan Aneh, Berikut 10 Fakta Gaya Berpacaran Orang Jepang Beda Banget Sama Indonesia
"Kan Aneh, permohonan TopUp ini dilatarbelakangi dengan kondisi riel, bahwa Desa sudah tidak lagi memiliki anggaran BLT untuk 3 bulan dengan nilainya adalah Rp900.000 per keluarga penerima manfaat," akunya.
Padahal, kata Risdal, sebelumnya juga Desa seolah terpaksakan untuk membeli motor N Max dengan sumber anggaran ADPD 2021.
"Di sisi lain, anggaran desa sedang minus sisi lain harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk kegiatan study banding. lalu output yang dihasilkan menjadi bias karena tidak ada alat ukur yang jelas," tegasnya.
Risdal menambahkan, apakah tata guna dan tata kelola pemerintahan desa akan semakin baik atau tetap diam di tempat.
Baca Juga: Bukan Jepang, Maupun Thailand, Inilah 8 Fakta Negara Nauru Yang Kaya Raya Namun, Jatuh Miskin
"Sebaiknya kegiatan ini ditinjau ulang, dipertimbangkan dari berbagai aspek, agar pemerintahan kabupaten bandung tetap mendapat penilaian yang positif dari masyarakatnya," pungkasnya.***
