Network
JURNAL SOREANG - Dadang Risdal Aziz, Pemerhati kebijakan pemerintah Jamparing Institut menyikapi keberangkatan seluruh kepala desa se Kabupaten Bandung dengan tujuan pulau dewata Bali.
Menurutnya, keberangkatan para kades untuk melakukan studi banding ke bali pada akhir desember 2021 terkesan memaksakan diri dan bisa menciderai hati konstituen dan masyarakat Kabupaten Bandung.
Saat ini, masih dalam kondisi Pandemi Covid 19 dan diperparah munculnya virus varian baru yang dinyatakan sudah masuk Indonesia.
Baca Juga: Negara Ini Paling Vokal Membenci Indonesia, Bukan Malaysia, Brunei Darussalam atau Thailand
"Sebetulnya bukan hanya masalah pandemi, tetapi terkesan menghamburkan anggaran akhir tahun. Padahal, masih banyak, masyarakat yang butuh perhatian pemerintah saat ini," kata Risdal sapaan akrab ketua Jamparing Institut kepada Jurnal Soreang, Jumat 17 Desember 2021.
Risdal mengatakan, saat ini, sangat banyak masyarakat yang membutuhkan perhatian pemerintah untuk bisa bangkit dimasa pandemi.
"Menurut hemat saya, dari pada dialokasikan untuk study Banding. Alangkah bijaksana, kalau diberikan kepada masyarakat khususnya yang tidak mampu," jelasnya.
Kalaupun perlu study Banding, masih banyak daerah di pulau Jawa yang mendapat rekomendasi baik dalam pengelolaan pemerintah.
Baca Juga: Terungkap! 8 Negara Ini Dukung Kemerdekaan Papua Barat dan Membenci Indonesia
"Studi banding boleh dilakukan, tapi jangan disaat kondisi seperti saat ini. Karena akan mencederai hati masyarakat, karena mereka butuh kerjanya nyata bukan program kerja," tuturnya.
Para Kades dibawa studi banding, Kata Risdal, dilain sisi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) mengeluarkan surat edaran untuk penanganan kemiskinan ekstrim.
"Saya merasa aneh dan terheran, sisi lain menyebar surat untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Tapi, saat ini seluruh kepala desa diajak studi banding," katanya.
Dalam surat edaran tersebut, DPMD instruksi kepada seluruh desa untuk menyampaikan permohonan topUp BLT DD kepada Bupati Bandung melalui kepala DPMD.
Baca Juga: Unik dan Aneh, Berikut 10 Fakta Gaya Berpacaran Orang Jepang Beda Banget Sama Indonesia
"Kan Aneh, permohonan TopUp ini dilatarbelakangi dengan kondisi riel, bahwa Desa sudah tidak lagi memiliki anggaran BLT untuk 3 bulan dengan nilainya adalah Rp900.000 per keluarga penerima manfaat," akunya.
Padahal, kata Risdal, sebelumnya juga Desa seolah terpaksakan untuk membeli motor N Max dengan sumber anggaran ADPD 2021.
"Di sisi lain, anggaran desa sedang minus sisi lain harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk kegiatan study banding. lalu output yang dihasilkan menjadi bias karena tidak ada alat ukur yang jelas," tegasnya.
Risdal menambahkan, apakah tata guna dan tata kelola pemerintahan desa akan semakin baik atau tetap diam di tempat.
Baca Juga: Bukan Jepang, Maupun Thailand, Inilah 8 Fakta Negara Nauru Yang Kaya Raya Namun, Jatuh Miskin
"Sebaiknya kegiatan ini ditinjau ulang, dipertimbangkan dari berbagai aspek, agar pemerintahan kabupaten bandung tetap mendapat penilaian yang positif dari masyarakatnya," pungkasnya.***
