Padahal, jelas Risdal, Output 99 hari kerja program Bupati tersebut sudah beberapa program yang sudah terlihat capaianya yang signifikan.
"Oknum tersebut, bukannya ikut mensukseskan program 99 hari kerja. Malah menodai dengan tindakan yang tidak terfuji," jelasnya.
Risdal menambahkan, kejadian tersebut bisa menjadi sebuah tamparan yang cukup keras.
"Ini tamparan keras yang dilakukan oleh jajaran birokrasi yanh seharusnya bersinergi bahu membahu menunjukan kinerja terbaik demi kesuksesan program 99 hari kerja bupati," katanya.
Baca Juga: Sebut Hasil OTT Tak Seperti yang Diharapkan, Luhut Minta KPK Tidak Menjadi Alat Politik
Dengan adanya kejadian tersebut, Risdal berharap, Bupati segera mengambil langkah-langkah strategis.
"Pak Bupati harus bertidak tegas dan melakukan kordinasi sekaligus evaluasi yang terukur, terstruktur dan ketat kepada seluruh jajaran birokrasi. Sehingga kejadian yg sama tidak terjadi lagi," tegasnya.
Lebih lanjut Risdal mengatakan, menurut rumor bahwa hal tersebut diatas sebenarnya sudah biasa ada di jajaran birokrasi bahkan untuk di lingkungan Disdik sudah terjadi ke berapa kalinya.
"Pak Bupati harus menjadi orang pertama yang memberikan contoh dengan melaksanakan clear and good governance dan menegakan aturan dan disiplin yang tegas terhadap seluruh jajaran birokrasi dibawahnya," tegasnya.
Baca Juga: KPK Akan Ungkap Identistas Pejabat Kemensos Yang Kena OTT