Network
JURNAL SOREANG - Proses Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) Kabupaten Bandung, masih berproses di Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh karena itu, semua pihak harus patuh terhadap hukum.
Hal tersebut dikatakan kuasa hukum NU Pasti Sabilulungan, Sachrial, menurutnya, karena hingga saat tahapan pilkada masih berproses di MK.
Maka, dirinya dengan tegas mengingatkan kepada Bawaslu Kabupaten Bandung yang dinilai membiarkan relawan Dadang Supriatna-Sahrul Gunawan menggunakan kata Bupati Bandung Terpilih.
Baca Juga: Pelanggar Protokol Kesehatan Masih Marak, Ini Langkah Tegas Polisi
Menurut Sachrial, kata-kata Bupati Bandung Terpilih masih belum pas diberikan atau dipredikatkan kepada Dadang Supriatna-Sahrul Gunawan.
Sachrial menegaskan jika saat ini proses Pilkada Kabupaten Bandung belum usai. Proses Pilkada Kabupaten Bandung masih ada beberapa tahapan lagi setelah adanya sengketa yang disidangkan di MK.
"Pada tanggal 24 Maret nanti, dimana kami menunggu hasil putusan MK. Tahap berikutnya, kan masih ada tahapan penetapan oleh KPU. Jadi enggak ada itu istilah bupati terpilih. Kami ingatkan ke Bawaslu untuk melalukan peneguran. Karena semuanya statusnya masih pasangan calon," kata Sachrial kepada wartawan di Soreang, Senin 15 Maret 2021.
Sachrial mengatakan, pihak KPU, Bawaslu dan yang lainnya harus mengikuti peraturan sebaik-baiknya. Jika tidak, maka ini akan menciderai marwah demokrasi yang ada di Indonesia.
"Apalagi MK itu sebagai Judek dan Juris. Dia berhal menterjemankan undang-undang. Bahkan undang-undang tertinggi sekalipun, seperti UUD 1945. Bukan Judek Paksi seperti di PN atau Pengadilan Tinggi," ucapnya.
Sebab, kata Sachrial, MK dalam melaksanakan tupoksinya sangat mengutamakan norma-norma hukum. MK pun akan jeli melihat apakah pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bandung sudah memenuhi unsur demokrasi atau belum.
Baca Juga: Jawaban Kaesang Pangarep Soal Bridal Shower, Kondisi Felicia Tissue Dikabarkan Drop
Baca Juga: JADWAL LENGKAP Persib Bandung di Piala Menpora 2021
"Pilkada di sini, apakah memenuhi syarat Jurdil tidak. Itu wewenang MK. Saya sendiri mengutip perkataan Heru Widodo, seorang pengacara. Bahwa kecurangan tidak boleh dimenangkan," kata dia.
Sementara itu, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bandung Yayat Hidayat juga mengatakan bahwa di Kabupaten Bandung masih belum ada bupati yang muncul dan ditetapkan hasil dari Pilkada.
Menurutnya, Bupati Bandung kini dijabat oleh pelaksana harian (Plh) yang ditunjuk dari Provinsi Jawa Barat.
"Saat ini Bupati Bandung dijabat oleh Bapak Asep Sukmana. Jadi enggak ada istilah bupati terpilih. Kalau berbicara bupati definitif, tentunya harus ada putusan dulu dari MK dilanjutkan dengan pelantikan yang dilakukan oleh pemerintahan yang sah," pungkasnya.***
