Network
JURNAL SOREANG - Pemerintah Kabupaten Bandung harus terus mengawal dan jemput bola dalam mengawal setiap pengajuan perubahan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) ke pemerintah provinsi Jawa Barat dan pusat.
Hal itu dikatakan oleh Calon Bupati Bandung Nomor Urut 3 Dadang Supriatna (Kang DS) saat menjawab pertanyaan dari Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 Usman Sayogi dalam debat publik kedua Pilkada Kabupaten Bandung, Sabtu 14 November 2020.
Dalam pertanyaannya, Usman meminta tanggapan Kang DS soal sinergitas antara daerah dan pusat yang masih sering menjadi hambatan pada konsep pengajuan tata ruang.
Baca Juga: Debat Publik Kedua Pilkada Kabupaten Bandung: IPM Naik Tapi Tipis 10 Tahun Terakhir
"Tadi sudah disebutkan konsep pengembangan tata ruang daerah, 5 tahun harus ada perubahan. Tapi prinsip pengesahannya ada di pusat dan seringkali usulan daerah terkendala proses di provinsi dan pusat yang memakan waktu," tutur Usman.
Hal itu, kata Usman, perubahan mendesak tapi belum bisa diselesaikan karena izin dari pusat dan provinsi masih belum turun.
Menurut Kang DS, pengesahan RTRW agar kelanjutan nya menjadi Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan Detail Engineering Design (DED) memang harus dilakukan segera agar konsep perubahan tata ruang di daerah bisa segera direalisasikan.
Baca Juga: Doa yang Diajarkan Nabi pada Abu Bakar. Bisa Diamalkan Nih
"Itu acuan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau ada perbaikan, maka seyogyanya kita sampaikan ke provinsi dan pusat. Setelah itu terus mengejar agar tidak terlalu lama, dengan ketentuan dalam waktu 3 bulan harus bisa kembali ke daerah dan jadi patokan agar ditindaklanjuti dengan RDTRK di tingkat kecamatan, Pemkab juga harus mempermudah perizinan agar masyarakat jangan ada yang terpinggirkan," kata Kang DS.
