Network
Namun, kata Fahmi, termasuk para guru PNS, honorer, TU dan juga guru exstrakulikuler. Secara prekuensi aktifitas mengajarnya berkurang, namun bukan berarti hak mereka yang biasa diterima digugurkan atau ditiadakan
"Secara Reguler, sekolah menerima bantuan dari pemerintah berupa BOS. Jadi, meski prekuensi kegiatannya berkurang atau tiada, namun haknya tetap harus diberikan," jelasnya.
Fahmi menegaskan, dalam hal ini diperlukan intervensi dan pengawasan Dinas Pendidikan. Sebab, selama masa pandemi Covid-19, Dinas Pendidikan harus melakukan ragam upaya berdasarkan Permendikbud nomor 19 tahun 2020.
Baca Juga: Pemeran “Si Madun” Yusuf Mahardika Turut Menyuarakan Surat Untuk Presiden #FilmIndonesiaFilmKita
"Sesuai Permendikbud tersebut, Dinas Pendidikan dituntut ada pleksibilitas dalam penggunaan Dana BOS. Namun, pada pelaksanaanya jangan pula melanggar ketentuan pemerintah," tuturnya.
Lebih lanjut, Fahmi menjelaskan intervensi pemerintah yang lain juga harus dicari jalan lainnya. jangan hanya mengandalkan BOS, pemerintah juga harus mengalokasikan insentif lain diluar Dana BOS.
"Pemerintah juga harus mencarikan solusi, tidak terpaku pada dana BOS. Misalnya dana Bansos, jangan melulu dana Bansos berbasiskan DTKS, jelas kalau berdasarkan DTKS. para guru Honor tidak akan masuk," katanya.
Oleh karena itu, karena para tenaga pendidik dan kependidikan yang berstatus honorer juga membutuhkan perhatian. Pemerintah melalui Dinas terkait, harus bisa menciptakan inovasi agar mereka tetap mendapat perhatian.
"Contohnya, kita bisa lihat Program pemerintah seperti insentif UMKM, Pra Kerja, BPNT dan lainnya. Mungkin hal itu bisa pula diterapkan terhadap para Honorer dan Guru ekskul yang terdampak Pandemi," akunya.
