Network
JURNAL SOREANG - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung, Yayat Sudayat meminta kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat, harus cepat Tanggap dalam menangani bencana longsor dan banjir yang terjadi di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung.
Kata Abah Yayat sapaan akrabnya, dalam situasi musim hujan saat ini, mengakibatkan musibah yang terjadi diantaranya longsor, banjir bandang. Hal ini mengakibatkan banyaknya korban meninggal dunia akibat longsor dan juga banyaknya rumah terendam banjir.
"Program Pelebaran Kali Cimande dan Sungai Cikijing yang ada di Rancaekek, sampai saat ini belum teratasi dan ini menjadi PR untuk para Dinas," jelas Abah Yayat saat dihubungi Jurnal Soreang, via whatsapp, Sabtu 16 Januari 2021.
Baca Juga: Kunjungi Lokasi, Mensos Risma Keluar Gedung Akibat Gempa Susulan Goncang Sulbar
Kata Abah Yayat, pemerintah daerah dan Provinsi dalam pengelolaan hutan atau ruang hijau telah di atur oleh undang-undang no 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemerantasan perusakan hutan dan gunung.
Pihaknya menegaskan kepada pihak terkait untuk mentaati Peraturan Pemerintah (PP), nomor 6 Tahun 2007 tentang tata hutan dan pengelolaan hutan.
"Pemerintah dalam memberikan Izin harus mengacu kepada peraturan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan, nomor P.83/MENHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang perhutanan sosial," tuturnya.
Baca Juga: HATI-HATI, BPA Ternyata Berbahaya, Bagi Anak, Ini Cara Memastikan Botol Susu dan Galon Air Bebas BPA
Pihaknya juga dalam hal ini, meminta kepada pihak Dinas lingkungan hidup harus melakukan monitoring dan evaluasi yang di lakukan oleh para pihak atau lembaga yang melakukan pelanggaran dan melakukan peninjauan kembali pemutusan atau kelanjutan perjanjian serta peninjauan perpanjangan perizinan kepada pihak Swasta.
Abah Yayat menambahkan, perihal permasalah yang selama ini belum tuntas, dirinya meminta secepatnya BPBD Provinsi harus cepat tanggap terkait dampak banjir dari Sumedang ke Wilayah Kabupaten Bandung.
Lanjut Abah Yayat, juga harus segera memfasilitasi dan menjembatani lintas kordinasi kota dan kabupaten atas dasar usulan dari BPBD Kabupaten Bandung mohon di kordinasi kan duduk satu meja dengan di pasilitasi oleh BPBD Provinsi Jawa Barat.
Baca Juga: PKS Tempatkan 31 Kader Sebagai Pemenang Pilkada Serentak, Sumatera Barat Tetap Dikuasai
"Beberapa pembangunan dan alih fungsi lahan yang terjadi di daerah yang terjadi bencana seperti di Sumedang, jelas sangat memberikan dampak dan imbas kepada masyarakat Kabupaten Bandung. Ini diakibatkan, perizinan yang mudah dan longgar yang diberikan," pungkasnya. ***
