Network
JURNAL SOREANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung menemukan banyak pelanggaran pada tahapan Pilkada tahun 2020 lalu.
Dari sekian laporan yang diterima Bawaslu, 39 pelanggaran dilakukan berstatus Aparatur Sipil Negera (ASN).
Empat diantaranya, sudah mendapatkan jawaban dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Pelanggar yang berstatus ASN tersebut, kebanyakan tidak mengetahui kode etik.
Baca Juga: Abu Janda Hina Natalius Pigai, Rocky Gerung: Dangkal, Ga Usah Diomelin, Beri saja Darwin Award
Hal tersebut dikatakan Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Kahpiana, yang menilai mayoritas pelanggar tidak mengetahui terkait etik ASN.
"Ya, mayoritas pelanggar berstatus ASN. Kebanyakan mereka tidak tau terkait etik ASN," kata Kahpiana saat menggelar rapat koordinasi evaluasi Pengawasan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020.
Menurut Kahfiana, berdasar pada klarifikasi yang dilakukan bawaslu.
Baca Juga: Antisipasi Kelangkaan Kedelai Satgas Pangan Monitoring Gudang, Belum Temukan Penimbunan
"Tidak tau kenapa, kebanyak tidak mengetahui etik ASN. Jadi tren ASN ini, saat klarifikasi jawabannya tidak tahu," jelasnya.
