Network
JURNAL SOREANG - Kelebihan Kendaraan Dinas Operasional (KDO) di lingkungan Pemkab Bandung, mencapai lebih dari dua kali lipat jumlah pejabat struktural yang ada.
Kondisi itu pun menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2019 lalu.
Oleh karena itu, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung mulai melakukan penertiban dengan menarik kelebihan KDO dari beberapa dinas sejak beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Kurang Lebih Rp19 Triliun Aset Kembali Ke Tangan Negara
Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah pada BKAD Kabupaten Bandung Didin Tjahyadi mengatakan, per 1 Februari 2019 tercatat jumlah pejabat struktural Pemkab Bandung mencapai 1.017 orang.
"Jumlah itu terdiri dari 282 pejabat eselon 2 dan 3 yang harus difasilitasi dengan KDO roda empat serta 935 pejabat eselon 4 yang difasilitasi dengan roda dua," kata Didin saat melakukan penertiban bersama satgas di halaman Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung, Senin 14 Desember 2020.
Sementara jumlah KDO yang telah diaudit per 31 Desember 2018, mencapai 3.107 unit yang terdiri dari 697 unit roda empat dan 2.017 roda dua.
Baca Juga: Pembentukan Holding Awal Baru Pembenahan BUMN. Perusahaan Negara Dituntut Profesional
Dalam kondisi seperti itu, Didin mengakui bahwa kelebihan KDO di Pemkab Bandung saat ini mencapai 2.090 unit yang meliputi 415 roda empat dan 1.082 roda dua.
