Network
Selain temuan BPK, dasar penertiban yang dilakukan oleh BKAD Kabupaten Bandung saat ini adalah Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B/7163/KSP.00/10-16/08/2019 tertanggal 26 Agustus 2019 tentang Percepatan Pembenahan Barang Milik Daerah (BMD).
Penertiban juga diperkuat dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor 024/Kep.726-BKAD/2019 tentang Penghentian Penggunaan Kendaraan Dinas Milik Pemkab Bandung.
Baca Juga: Begini Ikhwal Kematian Gitaris Eddie Van Halen
Dalam keputusan tersebut, BKAD harus menarik sekitar 1.218 unit KDO, terdiri dari 274 kendaraan roda empat dan 944 roda dua.
Kendaraan itu ditarik dan diprioritaskan untuk dijual/dilelang, untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun sehubungan masih ada pejabat yang belum terfasilitasi dengan KDO, Didin menambahkan bahwa sebagian kendaraan yang ditarik akan didistribusikan kepada mereka.
Baca Juga: C'UMI Hadir, Giliran Kapolresta Berikan Penghargaan
"Memang sebaran KDO sekarang juga tidak merata. Ada sekitar 28 pejabat struktural yang belum terfasilitasi KDO atau KDO nya di bawah Tahun 2010 sehingga umur pakai nya sudah habis," tutur Didin.
Dari total yang ditargetkan, Didin melansir sampai November 2020 pihaknya baru bisa menarik sekitar 103 KDO yang terdiri dari 44 roda empat dan 59 roda dua.
Didin menegaskan, penarikan akan terus dilakukan secara bertahap dan ditargetkan rampung pada awal 2021.***
