Network
JURNAL SOREANG- Anggota DPR RI Komisi VI, Hj. Nevi Zuairina, meminta pemerintah melalui Kementerian BUMN agar dalam penyusunan roadmap BUMN 2020-2024 menemukan formula yang ideal. Pembentukan holding BUMN sebagai awal baru pembenahan perusahaan plat merah sehingga tak lagi jadi beban.
"Sumber daya alam Indonesia sangat besar potensinya, tapi hasil pengelolaan seluruh asetnya hanya sekelumit yang mampu masuk kas negara," kata Nevi dalam pernyataannya, Senin, 14 Desember 2020.
Roadmap BUMN yang saat ini dikampanyekan oleh menteri Erick Thohir untuk di buat hingga 2024, akan menjadi pembuktian kemampuan pemerintah dalam mengelola aset negara.
"Dalam waktu dekat, pembentukan holding di berbagai sektor adalah momentum penting tonggak baru pengelolaan BUMN. Holding Sektor Pertambangan, Holding Sektor Minyak Gas dan Bumi (Migas), Holding Sektor Farmasi, Holding BUMN klaster pangan dan Merger Bank Syariah milik negara, merupakan rangkuman pengelolaan aset negara yang menyeluruh di negara ini. Baik dan penuh tanggung jawab pengelolaannya merupakan langkah awal menjadikan negara ini menjadi maju," tutur Nevi.
Baca Juga: Penyertaan Modal Negara untuk BUMN Sudah Maksimum, Dividen Minimal
Politisi PKS ini mengingatkan, tujuan pembentukan holding BUMN di antaranya untuk merespons tantangan bisnis sektoral, dan memperkuat struktur permodalan.
"Dengan holding ini juga meningkatkan daya saing BUMN, menciptakan sinergisitas antar-BUMN, dan mendorong peningkatan efisiensi operasional perusahaan," katanya.
Nevi menekankan sejak awal, perusahaan negara ini jangan sampai bersaing dengan swasta terutama swasta pada skala UMKM.
Baca Juga: Terus Rombak Jajaran Direksi BUMN, Erick Thohir Dianggap Obral Jabatan
"Justru saya meminta agar UMKM dapat dibina oleh BUMN. Bisa dalam bentuk kemitraan, atau anak-anak binaan yang dibesarkan hingga minimal menjadi usaha tingkat menengah yang kokoh dan stabil," katanya.
