JURNAL SOREANG - Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terus menggelar sosialisasi kepada para pemuda dan masyarakat yang hendak berangkat menjadi pekerja migran di luar negeri.
Hal itu dilakukan BP2MI yang bertujuan untuk memutus mata rantai sindikat calo pekerja migran yang terjadi di kalangan masyarakat.
Direktur Sistem Dan Strategi Penempatan Dan Pelindungan Kawasan Amerika Dan Pasifik, Devriel Sogia mengatakan bahwa hingga saat ini masih banyak masyarakat yang terjebak oleh sindikat calo pekerja migran.
Baca Juga: Terkait Perlindungan AG, LPSK Bakal Pertimbangkan Hal Ini
Hal tersebut, kata ia, antaran edukasi dan informasi yang hingga saat ini masih kurang dipahami oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang hidup di pedesaan.
"Target kita sebetulnya seluruh lapisan masyarakat, baik masyarakat desa maupun tenaga kerja muda kita yang hendak menjadi pekerja migran ke luar negeri," kata Davriel dalam keterangannya usai kegiatan yang digelar di Aula Desa Cikawao, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu 11 Maret 2023.
Dijelaskan Davriel, langkah ini akan terus dilakukan, agar masyarakat atau calon pekerja migran merasa aman, sesuai prosedur dan aturan yang ada berdasarkan UU nomor 18 tahun 2017.
Baca Juga: Ammar Zoni Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penyalahgunaan Narkoba: Kepada Istri, Saya Minta Maaf
Menurutnya, saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait mekanisme yang benar untuk menjadi pekerja migran.
"Sehingga salah satu upaya pemerintah melalui BP2MI dan semua pihak terkait, harus kerjasama untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi seluas-luasnya kepada masyarakat terkait bagaimana bekerja yang aman ke luar negeri," ujarnya.
Sosialisasi ini, tambahnya, bisa juga dilakukan secara kolaborasi hingga instansi sekolah.
Dimana dalam hal ini, paparnya, penyaluran tenaga kerja muda ke luar negeri yang berangkat melalui jalur sekolah, dikatakan Davriel bahwa pada prinsipnya terdapat lima mekanisme penempatan pekerja.
Baca Juga: Liga Inggris : Fulham Diprediksi Kalah 1-2 dari Arsenal
"Ada lima mekanisme untuk penempatan, diantaranya Government to Government (G to G), Private to Private (P to P) yang diketahui oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), Government to Private (G to P), Usaha untuk Keperluan Usaha Sendiri (UKPS) dan Profesional (mandiri)," terangnya.
Dengan demikian, tegasnya, bahwa sekolah atau lembaga pendidikan, tidak boleh melakukan penempatan tenaga kerja ke luar negeri, kendati hal itu melalui P mekanisme Private to Private (P to P).
"Sekolah atau lembaga pendidikan tidak boleh melakukan penempatan, karena lembaga penempatan Private to Private hanya boleh melalui P3MI sebagai agen untuk penempatan pekerja migran," imbuhnya.
Adapun upaya yang dilakukan BP2MI, lanjutnya, untuk mengantisipasi hal diatas, yakni dengan terus melakukan koordinasi dengan lembaga pembina yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Hal-hal seperti ini, kami koordinasikan dengan lembaga pembina dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terkait dengan adanya sekolah-sekolah yang melakukan penempatan tenaga migran ke luar negeri," ungkapnya.
Dengan upaya seperti itu, pihaknya bisa mengetahui terkait bidang pekerjaan yang akan tempuh oleh para calo pekerja migran.
Baca Juga: Menjelang Ramadhan 2023, Bagaimaan Bacaan Doa Ziarah Kubur? Simak di Sini
"Dengan demikian, kita bisa lihat dulu dalam rangka penempatannya seperti apa? Apakah bisa saja ikut pelatihan atau pemagangan, yang diluar kewenangan BP2MI," bebernya.
"Jadi kita perlu lihat nih, kita perlu bicara dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terlebih dahulu," sambungnya.
Menurutnya, dengan cara blusukan ke desa-desa, BP2MI merasa efektif melakukan sosialisasi yang selama ini telah dilakukan.
"Sebab kami melakukan sosialisasi ini di kantong-kantong pekerja migran Indonesia, yang terindikasi banyak dilakukan unprosedural," ujarnya.
"Tentu kami juga melakukan sosialisasi sesuai dengan informasi atau keinginan masyarakat," pungkas Devriel Sogia.
"Ikuti Selengkapnya Artikel Kami di Google News:***