JURNAL SOREANG - Dadang Risdal Aziz ketua Jamparing Institut pemerhati kebijakan pemerintah, kembali mempertanyakan tahapan proses penggantian lahan PT Geo Dipa.
Selain tahapan lahan pengganti yang harus dilaksanakan PT Geo Dipa, Dadang Risdal juga mempertanyakan kinerja DPRD Kabupaten Bandung.
Menurutnya, sesuai dengan surat IPPKH yang dikeluarkan kementerian kehutanan, PT Geo Dipa bisa melaksanakan kegiatan dalam pengembangan perusahaan pembangkit listrik tenaga panas bumi dengan beberapa kewajiban yang harus dilakukan.
"Sudah lama masih belum selesai, bagaimana komitmen PT Geo Dipa dan Kinerja DPRD dalam memperjuangkan hak warga dan menjaga keutuhan daerah," kata Dadang kepada Jurnal Soreang, Jumat 27 Mei 2022.
Daris sapaan akrab ketua Jamparing Institut mengatakan, pengembangan lahan perusahaan PT Geo Dipa di lapangan sudah berjalan. Namun, proses penggantian lahan belum juga terealisasi.
"Kalau tidak salah IPPKH dikeluar Januari 2021 lalu, tapi proses pengadaan lahan pengganti belum juga terealisasi," tuturnya.
Lebih lanjut Risdal mempertanyakan kinerja anggota DPRD sebagai wakil rakyat yang seharusnya sigap dalam menyikapi problem untuk kepentingan masyarakat dan daerah.
"Saya berharap pemerintah atau DPRD lebih tegas dalam mempertanyakan proses penggantian lahan, karena khawatir berdampak negatif kepada daerah dan Masyarakat Kabupaten Bandung," katanya.
Risdal menambahkan, menurut informasi pihak DPRD sudah memanggil dinas terkait dan PT Geo Dipa untuk mempertanyakan hal tersebut.
"Semoga dengan dipanggilnya PT Geo Dipa dan dinas terkait bisa mempercepat proses penggantian lahan," tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, anggota komisi A DPRD Kabupaten Bandung Acep Ana membenarkan, pihaknya sudah memanggil DPMPTSP beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Wajib Tahu! 5 Fakta Unik Negara Swiss Tempat Sungai Aare Berada
"Ya, kami terus merespon segala aspirasi dan keluhan masyarakat. Termasuk dalam proses penggantian lahan PT Geo Dipa," kata Cep Ana.
Menurut Cep Ana, pihaknya sepakat dengan ketua Jamparing Institut yang mempertanyakan proses penggantian lahan PT Geo Dipa Energi. Oleh karena itu, akan terus mendesak perusahaan tersebut untuk segera merealisasikan komitmen dan kewajibannya.
"Sama halnya dengan pemerhati kebijakan pemerintah, kami juga sedang mempertanyakan sesuai dengan tupoksi DPRD," jelasnya.
Selain itu, kata Cep Ana, pihaknya juga mempertanyakan pemenuhan lahan kompensasi (Lakom) PT Geo Dipa Energi yang harus dilakukan sesuai dengan regulasi dan perundang undangan.
"Dalam IPPKH yang diberikan Menteri LHK kepada Geo Dipa, pemenuhan Lakom merupakan kewajiban yang harus dipenuhi," jelasnya.
Lebih lanjut Cep Ana menjelaskan, jika melihat PNBP Lakom sebagaimana PP nomor 23 tahun 2021, Sejak awal adalah IPPKH sudah jelas alurnya PT Geo Dipa berkewajiban melakukan pemenuhan Lakom 1:2.
"Berdasarkan tersebut, kami mengingatkan agar PT Geo Dipa segera memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 1 tahun sejak menerima IPPKH," tegasnya.
Cep Ana menambahkan dengan adanya lahan pengganti atau Lakom, manfaatnya bisa dirasakan masyarakat dan juga menjaga kualitas lingkungan.
"Dengan adanya pengembangan perusahaan di daerah Kabupaten Bandung, bisa berdampak positif kepada masyarakat dan daerah. Jangan sebaliknya," pungkasnya.***